TWK Soal & Pembahasan

Bagian 1

1. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan, disebut ...
   1. Norma Agama
   2. Norma Kesusilaan
   3. Norma Kesopanan
   4. Norma Keadilan
   5. Norma Hukum
   Jawaban : b

   Norma Kesusilaan yaitu norma atau peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan.
2. Monarkisme merupakan paham dimana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah ...
   1. Amerika Serikat
   2. Australia
   3. Brunei Darussalam
   4. Rusia
   5. Jerman
   Jawaban : c

   Monarkisme merupakan paham dimana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Saat ini masih ada banyak negara yang menganut paham monarki, diantaranya adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi dan lainnya. Jadi pusat kekuasaan tertinggi adalah raja yang memerintah dan segenap keturunannya.
3. Secara harfiah, pancasila itu diartikan ...
   1. Lima pedoman kebangsaan
   2. Dasar yang memiliki lima unsur
   3. Lima komponen penting
   4. Lima unsur hidup manusia
   5. Falsafah yang memiliki lima pedoman bernegara
   Jawaban : b

   Secara harfiah, pancasila itu diartikan sebagai dasar yang memiliki lima unsur.
4. Judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (bahasa Indonesia: "Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan") pada tanggal 1 Juni 1945, adalah ...
   1. Lahirnya bangsa Indonesia
   2. Kesaktian Pancasila
   3. Lahirnya pancasila
   4. Pedoman hidup berbangsa
   5. Falsafah hidup pancasila
   Jawaban : c

   Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (bahasa Indonesia: “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan”) pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan “Lahirnya Pancasila” oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI tersebut.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ...
   1. Pertama
   2. Kedua
   3. Ketiga
   4. Keempat
   5. Kelima
   Jawaban : e

   Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kelima.
6. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara, yang dinamakan ..
   1. Panitia Delapan
   2. Panitia Sembilan
   3. Panitia Lencana Negara
   4. Panitia Pembangunan
   5. Panitia Lambang Negara
   Jawaban : c

   Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara.
7. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekano pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam ..
   1. Sidang PBB
   2. Konferensi Asia - Afrika
   3. Sidang Kabinet RIS
   4. Kraton Kadriyah Pontianak
   5. Konferensi Meja Bundar
   Jawaban : c

   Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekano pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950.
8. Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (“rechsstaat”) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (“machsstaat”). Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus ....
   1. Berdasarkan pemerintah
   2. Berdasarkan hukum
   3. Mengacu pda kebutuhan
   4. Merujuk pada kepentingan
   5. Menuruti keinginan penguasa
   Jawaban : b

   Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (“rechsstaat”) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (“machsstaat”). Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus berdasarkan hukum.
9. Segala Sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum, hal ini sesuai dengan pasal ... UUD 1945.
   1. 2
   2. 3
   3. 1
   4. 5
   5. 4
   Jawaban : c

   Pasal 1 ayat 3 “ Negara Indonesia adalah negara hukum “.
10. Terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi seseorang atas orang lain, pemahaman itu merupakan intisari dari ...
    1. Teori perjanjian
    2. Teori pemerintahan
    3. Teori politik
    4. Teori yuridis
    5. Teori kekuasaan
    Jawaban : e

    Teori kekuasaan yang bersifat fisik: yaitu yang kuatlah yang berkuasa (ajaran yang dianut oleh Machiaveli).

Bagian 2

1. Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan pemilu sebanyak ...
   1. 10 kali
   2. 11 kali
   3. 9 kali
   4. 4 kali
   5. 6 kali
   Jawaban : b

   Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan pemilu sebanyak 11 kali.
2. Lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya saat Indonesia baru merdeka adalah ...
   1. Komite Nasional Indonesia Daerah
   2. Komite Nasional Indonesia Merdeka
   3. Komite Nasional Perbantuan Daerah
   4. Komite Daerah
   5. Komite Daerah Perbantuan Nasional
   Jawaban : a

   Kalau di pusat ada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), untuk daerah dibentuklah Komite Nasional Indonesia Daerah.
3. Negara yang mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia yang pertama kali adalah ...
   1. Jepang
   2. India
   3. Thailand
   4. Amerika Serikat
   5. Mesir
   Jawaban : e

   Pengakuan kedaulatan diawali oleh perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Mesir.
4. Nama raja kerajaan Ternate - Tidore adalah sebagai berikut, kecuali ...
   1. Pangeran Nuku
   2. Zainal Abidin
   3. Sultan Baabullah
   4. Sultan Agung
   5. Sultan Hairun
   Jawaban : d

   Nama raja kerajaan Ternate - Tidore adalah Zainal Abidin, Sultan Baabullah, Sultan Hairun, Pangeran Nuku, Sultan Mansur .
5. Tiga tuntutan rakyat (Tritura) disampaikan oleh ...
   1. Indische Partij
   2. KAMI
   3. Jong Celebes
   4. Tiga Serangkai
   5. Jong Java
   Jawaban : b

   Tiga tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) disampaikan oleh Tritura. Isinya adalah bubarkan PKI dan ormasnya, perombakan kabinet Dwikora, dan turunkan harga sandang-pangan.
6. APBN ditetapkan dengan persetujuan ...
   1. DPR
   2. Presiden
   3. MA
   4. MPR
   5. Kejaksaan Agung
   Jawaban : a

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, Perubahan APBN dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang - Undang.
7. Gadjah Mada yang terkenal dengan sumpah Palapa nya berasal dari kerajaan ...
   1. Singosari
   2. Majapahit
   3. Samudera Pasai
   4. Kutai
   5. Sriwijaya
   Jawaban : b

   Gadjah Mada merupakan seorang patih dari kerajaan yang dipimpin oleh raja Hayam Wuruk yakni Kerajaan Majapahit.
8. Bila Presiden dan Wakil Presiden mangkat dalam waktu bersamaan, maka tugas kenegaraan digantikan oleh ...
   1. Ketua MPR
   2. Menteri dalam Negeri
   3. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan
   4. Menteri Luar Negeri
   5. Menteri Pertahanan
   Jawaban : c

   Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 UUD 1945, “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama - sama.
9. Berikut Ini yang merupakan tugas dan wewenang Makamah Agung adalah ...
   1. Memeriksa dan memutus permohonan di tingkat banding
   2. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan yang belum memperoleh status hokum tetap
   3. Memberikan nasihat kepada presiden dalam pemberian dan penolakan abolisi
   4. Menguji secara material terhadap peraturan perundang-undangan di atas undang-undang
   5. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara
   Jawaban : e

   Diminta ataupun tidak, MA dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara.
10. Pemisahan kekuasaan pada tiga lembaga yang berbeda (legislatif, yudikatif, eksekutif) disebut ...
    1. Trias Politika
    2. Triumvirat
    3. Magnum Opus
    4. Monarki
    5. Tirani
    Jawaban : a

    Pemisahan kekuasaan pada 3 lembaga yang berbeda (legislative, yudikatif, eksekutif) disebut Trias Politika.

Bagian 3

1. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat - alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk dalam ...
   1. Hukum privat
   2. Hukum pidana
   3. Hukum perdata
   4. Hukum administrasi negara
   5. Hukum publik
   Jawaban : e

   Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat - alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk dalam Hukum Publik.
2. Berikut ini lembaga Negara yang tidak dipilih langsung oleh rakyat adalah ...
   1. Anggota DPR
   2. Anggota DPD
   3. Presiden
   4. Wakil Presiden
   5. Anggota BPK
   Jawaban : e

   Anggota BPK dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD.
3. Di antara negara - negara berikut ini, yang menerapkan sistem pemerintahan referendum adalah ...
   1. Swiss
   2. Inggris
   3. Italia
   4. Belanda
   5. Belgia
   Jawaban : a

   Swiss menganut sistem pemerintahan referendum (parlementer dan presidensil) yang berarti diketuai oleh presiden dan parlemen. Referendum berasal dari kata refer (mengembalikan) yang berarti pelaksanaan pemerintahan dikembalikan / diawasi oleh masyarakatnya . Di Swiss, parlemen sepenuhnya mengatur pemerintahan dalam negara, dan mereka selalu berusaha mencapai keseimbangan dinamika di antara badan legislatif dan eksekutif. Ada dua jenis referendum yang diterapkan di Negara Swiss, yaitu facultative referendum dan obligatory referendum . Facultative referendum adalah ketika Jika penduduk menolak suatu hukum, mereka harus bisa mendapatkan 50.000 tanda tangan yang tidak menyetujui hukum tersebut dalam waktu 100 hari. Jika sudah didapati demikian, maka akan diadakan suatu pemilihan nasional untuk menentukan apakah para penduduk lainnya juga menyetujui atau menolak hukum tersebut. Ini adalah tipe referendum yang sering digunakan. Obligatory referendum adalah suatu kewenangan untuk penduduk agar dapat membuat suatu amandemen konstitusi apabila mereka mendapatkan 100.000 tanda tangan yang menyetujuinya dalam waktu 18 bulan.
4. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding adalah ...
   1. Komisi Yudisial
   2. Pengadilan Tinggi
   3. Pengadilan Negeri
   4. Mahkamah Agung
   5. Mahkamah Konstitusi
   Jawaban : b

   Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding, yaitu pengadilan yang memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan pengadilan negeri. Tempat kedudukan pengadilan tinggi di ibukota provinsi.
5. Suatu model atau pola berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan disebut ...
   1. Rencana pembangunan
   2. Paradigma pembangunan
   3. Strategi pembangunan
   4. Pola pembangunan
   5. Upaya pembangunan
   Jawaban : b

   Pengertian Paradigma Pembangunan adalah suatu model, pola yang merupakan sistem berfikir sebagai upaya mewujudkan perubahan yang direncanakan sesuai dengan cita - cita kehidupan bermasyarakat menuju hari esok yang lebih baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Hakekat kedudukan Pancasila sebagai paradgima pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa di dalam semua aspek pembangunan, niai - nilai Pancasila harus mewarnai jiwa pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan maupun dalam evaluasinya . Pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang kehidupan ini adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia berdasarkan nilai kodrat manusia.
6. Perang Tapanuli di Sumatera Utara dipimpin oleh ...
   1. Panglima Polim
   2. Thomas Matulessi
   3. Mohammad Shahab
   4. Sisingamangaraja XII
   5. Peto Syarif
   Jawaban : d

   Perang Tapanuli di Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja XII.
7. Hasil keputusan sidang II PPKI pada 19 Agustus 1945 adalah ...
   1. Pemilihan presiden dan wakil presiden
   2. Penetapan dan pengesahan UUD 1945
   3. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden
   4. Penetapan 12 menteri untuk membantu tugas presiden
   5. Penetapan dan pengesahan pembukaan UUD 1945
   Jawaban : d

   Hasil keputusan sidang II PPKI pada 19 Agustus 1945: a. Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi; b. Membentuk Komite Nasional (Daerah); c. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara.
8. Rumah adat Tongkonan berasal dari Provinsi ...
   1. Sulawesi Selatan
   2. Sulawesi Utara
   3. Sulawesi Tengah
   4. Sulawesi Tenggara
   5. Maluku
   Jawaban : a

   Rumah adat Sulawesi Selatan (Rumah Tongkonan); Rumah adat Sulawesi Utara (Rumah Mongondow); Rumah adat Sulawesi Tengah (Rumah Saoraja); Rumah adat Sulawesi Tenggara (Rumah Istana Buton); Rumah adat Maluku (Rumah Baileo).
9. Sebagai akibat diterapkannya politik ekonomi liberal pada akhir abad ke - 19 terjadi pemindahan penduduk ke industri seperti di bawah ini, kecuali ...
   1. Industri gula
   2. Industri kelapa sawit
   3. Industri teh
   4. Industri kopi
   5. Industri tembakau
   Jawaban : a

   Sebagai akibat diterapkannya politik ekonomi liberal pada akhir abad ke - 19 terjadi pemindahan penduduk ke industri : Perkebunan tembakau di Deli, Sumatra Utara; Perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur; Perkebunan kina di Jawa Barat; Perkebunan karet di Sumatra Timur; Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara; Perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
10. Delegasi Pakistan pada konferensi Panca negara di Bogor 28 Desember 1954 adalah ...
    1. Jawaharlal Nehru
    2. Mohammad Ali
    3. U Nu
    4. Ali Jinah
    5. Sir John Kotelawala
    Jawaban : d

    Delegasi Pakistan pada konferensi Panca Negara di Bogor 28 Desember 1954 adalah Ali Jinah.

Bagian 4

1. Pertemuan APEC pada tanggal 14 - 15 Novermber 2009 di Singapura membahas ...
   1. Perjanjian ekstradisi
   2. Perjanjian ekspor impor
   3. Perubahan iklim dunia
   4. Kerjasama ekonomi gobal
   5. Krisis ekonomi global
   Jawaban : c

   Para pemimpin ekonomi negara - negara anggota Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Denmark, Lars Lokke Rasmussen untuk membahas persiapan pertemuan PBB tentang Perubahan Iklim di Denmark, Desember 2009.
2. Penggunaan tanda baca seru yang menyatakan perasaan atau emosi terdapat pada kalimat ...
   1. Cepat datanglah kemari!
   2. Benar, Bu! Saya tidak mengambil uang itu!
   3. Ah, aku tidak percaya lagi semua ucapanmu!
   4. Wow, indah sekali pemandangan di sini!
   5. Kerjakan tugasmu dengan baik!
   Jawaban : d

   Makna penggunaan tanda baca seru pada kalimat soal pilihan A menyatakan perintah, pilihan B menyatakan kesungguhan, pilihan C menyatakan ketidakpercayaan, pilihan D menyatakan perasaan, dan pilihan E menyatakan perintah.
3. Bacaan
   Tugas utama seorang guru adalah mengajar siswa di sekolah, bukan memberi les tambahan di rumah. Fokus pada pemberian les di rumah akan berpengaruh pada efisiensi pendidikan, dan bukan tidak mungkin akan menurunkan kualitas dedikasi seorang guru. Pemberian les tambahan sebaiknya dilakukan hanya untuk meningkatkan kualitas siswa yang kurang, dan bukan sebagai sarana menambah penghasilan.
   
   Ide pokok dari paragraf tersebut adalah ...
   1. Fokus utama seorang guru adalah mengajar siswa di sekolah
   2. Fokus pada pemberian les tambahan di rumah akan berpengaruh terhadap efisiensi pendidikan
   3. Pemberian les tambahan akan menurunkan kualitas dedikasi seorang guru
   4. Pemberian les tambahan adalah sarana menambah penghasilan
   5. Pemberian les tambahan akan meningkatkan kualitas dedikasi seorang guru
   Jawaban : a

   Ide pokok adalah gagasan pokok dari sebuah paragraf. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah tentang tugas utama seorang guru, yaitu mengajar di sekolah.
4. Bacaan
   Tugas utama seorang guru adalah mengajar siswa di sekolah, bukan memberi les tambahan di rumah. Fokus pada pemberian les di rumah akan berpengaruh pada efisiensi pendidikan, dan bukan tidak mungkin akan menurunkan kualitas dedikasi seorang guru. Pemberian les tambahan sebaiknya dilakukan hanya untuk meningkatkan kualitas siswa yang kurang, dan bukan sebagai sarana menambah penghasilan.
   
   Paragraf di atas termasuk dalam paragraf ...
   1. Deduktif
   2. Induktif
   3. Efektif
   4. Deduktif – Induktif
   5. Induktif – Deduktif
   Jawaban : a

   Paragraf pada soal memiliki gagasan utama yang terletak di awal paragraf, sehingga termasuk dalam paragraf deduktif.
5. Bacaan
   Tugas utama seorang guru adalah mengajar siswa di sekolah, bukan memberi les tambahan di rumah. Fokus pada pemberian les di rumah akan berpengaruh pada efisiensi pendidikan, dan bukan tidak mungkin akan menurunkan kualitas dedikasi seorang guru. Pemberian les tambahan sebaiknya dilakukan hanya untuk meningkatkan kualitas siswa yang kurang, dan bukan sebagai sarana menambah penghasilan.
   
   Dari bacaan diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang guru dapat memberikan les tambahan asalkan ...
   1. Mendapatkan uang tambahan yang banyak
   2. Tidak mengajar di sekolah
   3. Memberi tambahan ilmu terhadap siswanya yang kurang
   4. Meningkatkan popularitas
   5. Meningkatkan kemampuan siswa terbaik di sekolah
   Jawaban : c

   Bacaan pada soal menjelaskan bahwa sebaiknya les tambahan dilakukan hanya untuk meningkatkan kualitas siswa yang kurang.
6. Setelah melalui proses persidangan akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam ...
   1. Pidato kebangsaan
   2. Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945
   3. Teks proklamasi
   4. Sidang BPUPKI
   5. Batang Tubuh UUD 1945
   Jawaban : b

   Setelah melalui proses persidangan akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang - Undang Dasar 1945.
7. "Bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimana dalam hal tersebut BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan." Hal ini merupakan asal - usul pancasila, yakni ...
   1. Causa Normatif
   2. Causa Materialis
   3. Causa Formatif
   4. Causa Efisien
   5. Causa Formalis
   Jawaban : e

   Causa Formalis → Bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 dimana dalam hal tersebut BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan.
8. Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali ...
   1. Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17
   2. Jumlah bulu dibawah perisai 17
   3. Jumlah bulu pada leher berjumlah 45
   4. Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8
   5. Jumlah bulu dibawah pangkal ekor berjumlah 19
   Jawaban : b

   Jumlah bulu dibawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19.
9. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ...
   1. Pertama
   2. Kedua
   3. Ketiga
   4. Keempat
   5. Kelima
   Jawaban : d

   Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, merupakan nilai yang dicerminkan oleh sila keempat.
10. Hasil sidang pertama BPUPKI oleh Prof.Dr.Supomo pada 31 Mei 1945 adalah ...
    1. Peri kebangsaan, Peri kemanusiaan, Peri ketuhanan, Peri kerakyatan, Kesejahteraan rakyat
    2. Peri ketuhanan, Internasionalisme, Mufakat dan demokrasi, Peri kemanusiaan, Kesejahteraan sosial
    3. Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Keadilan rakyat
    4. Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan kemanusiaan, Mufakat dan demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan yang Maha Esa
    5. Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Ketuhanan yang Maha Esa
    Jawaban : c

    Hasil sidang pertama BPUPKI oleh Prof. Dr. Supomo → Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Keadilan rakyat.

Bagian 5

1. Konsep rancangan Pembukaan UUD 1945 yang disetujui pada 22 Juni 1945 oleh M. Yamin diberi nama ...
   1. Mukaddimah
   2. Pembukaan
   3. Lahirnya Pancasila
   4. Piagam Jakarta
   5. Gentlemen’s Agreement
   Jawaban : d

   Konsep rancangan Pembukaan UUD 1945 yang disetujui pada 22 Juni 1945 oleh M. Yamin diberi nama Piagam Jakarta.
2. Amandemen UUD 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD 1945 masih ...
   1. Dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya
   2. Dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur
   3. Diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter
   4. Diragukan akan kemampuan UUD dalam menampung aspirasi
   5. Ada pasal yang kurang
   Jawaban : a

   Amandemen UUD 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD 1945 masih dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya / multitafsir.
3. Untuk mengubah pasal - pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang - kurangnya ... dari jumlah anggota MPR.
   1. 1/2
   2. 3/4
   3. 3/5
   4. 2/3
   5. 4/5
   Jawaban : d

   Ketetapannya terdapat pada pasal 37 ayat 3 UUD 1945 .
4. Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik lima tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada UUD 1945 :
   1. Bab III Pasal 4 ayat (1)
   2. Bab IV Pasal 16 ayat (2)
   3. Bab I Pasal 1 ayat (2)
   4. Bab IV Pasal 18
   5. Bab II Pasal 2 ayat (2)
   Jawaban : b

   Bab IV Pasal 16 ayat (2) → Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik lima tahun sekali.
5. Di bawah ini pahlawan yang terlibat dalam perang Aceh adalah, kecuali...
   1. Teuku Umar
   2. Panglima Polim
   3. Teuku Cik Ditiro
   4. Cut Nyak Dien
   5. Dewi Sartika
   Jawaban : e

   Pahlawan yang terlibat dalam perang Aceh adalah Teuku Umar, Panglima Polim, Teuku Cik Ditiro, Cut Nyak Dien, Cut Meutia.
6. Pusat Tenaga Rakyat atau Putera adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh Empat Serangkai, kecuali ...
   1. Ir.Soekarno
   2. Dr. Cipto Mangunkusumo
   3. M.Hatta
   4. Ki Hajar Dewantoro
   5. K.H Mas Mansyur
   Jawaban : b

   Empat Serangkai → Ir.Soekarno, M.Hatta, Ki Hajar Dewantoro, K.H Mas Mansyur.
7. Berikut ini merupakan makna Indonesia sebagai Negara kesatuan, kecuali ...
   1. Negara yang warga Negaranya erat bersatu
   2. Otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat
   3. Otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan masyarakat terpencil
   4. Mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI
   5. Mengabaikan adanya pluralism dan menafikan otonomi individu rakyat
   Jawaban : e

   Mengabaikan adanya pluralism dan menafikan otonomi individu rakyat bukan merupakan makna Indonesia sebagai Negara kesatuan.
8. Teori yang menyatakan bahwa adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan disebut ...
   1. Teori Teokrasi
   2. Teori kekuasaan
   3. Teori perjanjian
   4. Teori kedaulatan
   5. Teori politik
   Jawaban : a

   Teori Teokrasi: bentuk pemerintahan di mana prinsip - prinsip Ketuhanan memegang peran utama.
9. Tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah ....
   1. Mencerdaskan kehidupan bangsa
   2. Memajukan kesejahteraan umum
   3. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
   4. Melaksanakan ketertiban dunia
   5. Memajukan kerjasama regional
   Jawaban : d

   Tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia.
10. Secara umum kemajemukan Bangsa Indonesia terbagi menjadi 2 macam, yaitu vertikal dan horisontal. Di bawah ini merupakan contoh perbedaan vertikal yaitu...
    1. Suku
    2. Ras
    3. Jabatan
    4. Bahasa
    5. Adat-istiadat
    Jawaban : c

    Perbedaan vertikal berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi (strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman).

Bagian 6

1. Bhinneka Tunggal Ika telah dirumuskan sebagai semboyan NKRI. Dalam hal ini ke - tunggal - ika - an yang dimaksud dapat pula berarti ...
   1. Realitas sosial
   2. Cita-cita kebangsaan
   3. Jembatan emas
   4. Merdeka
   5. Berdaulat
   Jawaban : b

   Ke-tunggal-ika-an berarti sebuah cita-cita kebangsaan.
2. Pemilihan senat untuk mewakili negara bagian di Amerika Serikat dilaksanakan setiap ... tahun sekali.
   1. 2
   2. 3
   3. 4
   4. 5
   5. 6
   Jawaban : e

   Setiap empat tahun, warga Amerika memilih seorang presiden dan wakilnya. Sedangkan setiap dua tahun, warga Amerika memilih ke 435 anggota DPR AS dan kira - kira sepertiga dari 100 anggota Senat Amerika Serikat. Masa bakti setiap senator enam tahun.
3. Lembaga negara yang yang berwenang memutuskan persoalan terkait dengan perselisihan hasil pemilu adalah ...
   1. Komisi Yudisial
   2. Presiden
   3. DPR
   4. Mahkamah Agung
   5. Mahkamah Konstitusi
   Jawaban : e

   Sejak berlakunya UU No. 12/2008, maka sengketa hasil pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 236C UU No. 12/2008 yang berbunyi: "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang - Undang ini diundangkan." Wewenang MK untuk menangani sengketa hasil pemilukada juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e ("UU 48/2009") yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang - undang."
4. Di negara Perancis, senat merupakan perwakilan dari teritori, daerah, dan wilayah administratif dengan masa jabatan ... tahun.
   1. 5
   2. 6
   3. 7
   4. 8
   5. 9
   Jawaban : e

   Hingga September 2004, Senat Perancis terdiri atas 321 senator yang terpilih untuk masa jabatan 9 tahun. Setelah masa ini, masa jabatannya dikurangi menjadi 6 tahun, sementara jumlah senatornya akan ditambahkan menjadi 346 pada 2010 untuk mencerminkan perubahan - perubahan dalam demografi Perancis. Saat ini para Senator Perancis dipilih sepertiganya setiap tiga tahun, namun hal ini juga akan diubah menjadi setengah setiap tiga tahun.
5. Suatu sistem pemerintahan dimana lembaga eksekutif (pemerintah) dan legislatif (parlemen) memiliki kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol (checks and balances) disebut sistem pemerintahan ...
   1. Monarki
   2. Aristokrasi
   3. Referendum
   4. Parlementer
   5. Presidensial
   Jawaban : e

   Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak bertanggung jawab pada parlemen atau badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu - pembantunya yaitu para menteri untuk memimpin departemennya masing - masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. Negara yang terkenal penganut sistem ini adalah Amerika Serikat yaitu yang mempertahankan ajaran Montesquieu, di mana kedudukan tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang terpisah satu sama lain secara tajam dan saling menguji serta saling mengadakan perimbangan ( check and balance ).
6. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri hukum pidana adalah ...
   1. Korban sebagai penggugat
   2. Tersangka sebagai tergugat
   3. Mengatur masalah keluarga
   4. Proses pengadilan setelah ada laporan pihak korban
   5. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan
   Jawaban : e

   Ciri - ciri hukum pidana antara lain :

   • Mengatur hubungan antar anggota masyarakat dengan negara
   • Mengatur hal - hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan
   • Meski tanpa pengaduan korban akan tetap diambil tindakan oleh pengadilan
   • Pihak yang dirugikan cukup melapor kepada yang berwajib (polisi) dan akan menjadi saksi
   • Penggugat adalah penuntut umum
7. Berikut ini pihak yang terlibat dalam pemilihan, pertimbangan, serta pengesahan anggota BPK, yaitu ...
   1. Presiden, Wakil Presiden, DPR
   2. MPR, DPD, Presiden
   3. MA, M K, Presiden
   4. DPR, DPD, MPR
   5. DPR, DPD, Presiden
   Jawaban : e

   BPK dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD dan dilantik oleh presiden.
8. Lembaga Negara yang membawahi badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah ...
   1. Mahkamah Agung
   2. Komisi Yudisial
   3. Mahkamah Konstitusi
   4. DPR
   5. MPR
   Jawaban : a

   Tingkat peradilan tertinggi yang dapat membawahi peradilan umum maupun peradilan khusus adalah Mahkamah Agung.
9. Referendum yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum UU tertentu diberlakukan merupakan ...
   1. Referendum Obligatoir
   2. Referendum Fakultatif
   3. Referendum Konsultatif
   4. Referendum Terpusat
   5. Referendum Kerakyatan
   Jawaban : a

   Referendum obligator ( referendum wajib) adalah pemungutan suara rakyat yang wajib dilaksanakan untuk menentukan berlakunya suatu undang-undang dasar negara. Misalnya, referendum mengadakan perubahan UUD. Jadi, suatu undang-undang berlaku bila sudah mendapat persetujuan dari rakyat.
10. Keuntungan utama yang dapat diperoleh dari pelayanan dan perdagangan antar pulau dan antar daerah adalah ...
    1. Mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia.
    2. Budaya salah satu daerah musnah
    3. Saling mengenal suku-suku bangsa
    4. Menimbulkan persaudaraan antar pulau dan antar daerah
    5. Perkawinan antar suku dan antar daerah
    Jawaban : a

    Keuntungan utama yang dapat diperoleh dari pelayaran dan perdagangan antar pulau dan antar daerah adalah mempercepat proses integrasi (pemersatuan) bangsa Indonesia karena adanya ikatan emosional yang terbangun antar suku.

Bagian 7

1. Pemilu Pertama pada tahun 1955 digunakan untuk memilih ...
   1. Anggota MPR
   2. Anggota DPR dan Konstituante
   3. Presiden dan Wakil Presiden
   4. KNIP
   5. Menteri
   Jawaban : b

   Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

   1. Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu.
   2. Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.
2. Candi Prambanan yang bercorak Hindu dibangun pada masa dinasti ...
   1. Syailendra
   2. Sanjaya
   3. Nalanda
   4. Ken Arok
   5. Tohjaya
   Jawaban : b

   Raka I Pikatan, dalam kekuasaannya Hindu dan Buddha hidup berdampingan, dinasti syailendra berada dibawah dinasti sanjaya. Ia membangun Candi Prambanan yang bercorak Hindu.
3. Kerajaan yang menjadi pusat kegiatan walisogo adalah ...
   1. Kerajaan Aceh
   2. Kerajaan Demak
   3. Kerajaan Mataram
   4. Kerajaan Samudera Pasai
   5. Kerajaan Kutai
   Jawaban : b

   Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di pulau Jawa dan merupakan kerajaan yang menjadi pusat kegiatan walisogo .
4. Mahatma Gandhi menganjurkan agar rakyat India melaksanakan swadeshi karena ...
   1. Barang-barang buatan India mutunya baik dan harganya lebih murah
   2. Produk Inggris harganya mahal
   3. Penduduk India cukup banyak dan daya belinya memadai
   4. India mampu memenuhi kebutuhan sendiri
   5. Inggris tidak mungkin memenuhi kebutuhan India
   Jawaban : d

   Pada masa Mahatma Gandhi Swadeshi didefinisikan sebagai "panggilan bagi konsumen untuk waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan dari mendukung industri mereka (asing atau penjajah) yang menghasilkan kemiskinan dan berbahaya bagi para pekerja dan manusia serta makhluk-makhluk lain. Mahatma Gandhi menganjurkan agar rakyat India melaksanakan swadeshi karena India mampu memenuhi kebutuhan sendiri.
5. Dr. Sun Yat Sen selain dikenal sebagai tokoh nasionalis Cina juga dikenal sebagai pemimpin partai ...
   1. Yoshinabu
   2. The Propaganda Movement
   3. AFC
   4. Inkata
   5. Kno Min Tang
   Jawaban : e

   Dr. Sun Yat Sen selain dikenal sebagai tokoh nasionalis Cina juga dikenal sebagai pemimpin partai Kno Min Tang.
6. Berikut ini adalah tujuan Indonesia mengikuti AFTA, yaitu ...
   1. Mengadakan perjanjian ekstradisi terhadap seluruh anggota ASEAN
   2. Saling menanamkan investasi di wilayah Negara ASEAN
   3. Meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia
   4. Menghapuskan semua biaya administrasi ekspor dan impor dari Negara ASEAN
   5. Membentuk badan keuangan untuk wilayah ASEAN
   Jawaban : c

   ASEAN Free Trade Area atau AFTA adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh Negara ASEAN. Tujuannya adalah sebagi berikut :

   1. Meningkatkan daya saing ASEAN sebagi basis produksi alam pasar dunia melalui penghapusan bea dan halangan non-bea dalam ASEAN
   2. Menarik investasi asing langsung ke ASEAN.
7. Para pemilik tiket dipersilahkan untuk segera menempati kursi masing-masing, karena film akan segera dimulai.
   Jenis kalimat di atas adalah ...
   1. Kalimat ajakan
   2. Kalimat anjuran
   3. Kalimat permohonan
   4. Kalimat harapan
   5. Kalimat penjelas
   Jawaban : b

   Kalimat pada soal menganjurkan para pemilik tiket untuk segera menempati kursi masing-masing, sehingga termasuk sebagai kalimat anjuran.
8. Kalimat dibawah ini yang memiliki makna denotasi, kecuali ...
   1. Kiper itu berhasil menangkap bola yang datang sangat kencang dengan sempurna
   2. Tanpa sebab jelas, tiba-tiba Amir melempar buku ke arah belakang
   3. Ucapan tetangga tersebut telah merobek hati Pak Tarja
   4. Pak Herman memburu sapinya yang lepas dari kandang
   5. Ia sedang mengerjakan PR saat ibunya pulang
   Jawaban : c

   Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya dari sebuah kalimat. Pada kalimat pilihan C terdapat kata merobek yang bukan merupakan makna sebenarnya (memiliki makna konotasi) yang berarti menyakiti.
9. Penggunaan kata depan 'di' yang tepat penulisannya terdapat pada kalimat ...
   1. Burung Pak Harso yang lepas berhasil ditangkap oleh Kang Parto
   2. Acara pentas musik di balai desa berlangsung meriah
   3. Ketika saudaranya datang, ia sedang mandi disungai
   4. Ayam jago Pak Janu di beli dengan harga murah sekali
   5. Rumah itu telah lama di jual oleh pemiliknya
   Jawaban : b

   Penulisan di sebagai kata depan harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya (kata benda).
10. Tiga hari yang lalu penjahit itu menyampaikan bahwa bajunya sudah selesai.
    Anak kalimat pada kalimat di atas berfungsi sebagai ...
    1. Subjek
    2. Predikat
    3. Objek
    4. Keterangan
    5. Pelengkap
    Jawaban : c

    Anak kalimatnya: “bahwa bajunya sudah selesai” menjadi objek dari kata “menyampaikan”.

Bagian 8

1. Sebagai norma dasar, Pancasila mengandung makna bahwa nilainya bersifat ...
   1. Fleksibel
   2. Normatif
   3. Rigid
   4. Imperatif
   5. Semantik
   Jawaban : d

   Sebagai norma dasar, Pancasila mengandung makna bahwa nilainya bersifat Imperatif (mengharuskan).
2. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan ...
   1. Perintis hidup bangsa Indonesia
   2. Dasar filsafat negara Indonesia
   3. Perjanjian luhur bangsa Indonesia
   4. Pedoman hidup bangsa Indonesia
   5. Kepri badian bangsa Indonesia
   Jawaban : b

   Normatif yaitu berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku.
3. Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah ...
   1. Pro aktif
   2. Eksklusivisme
   3. Kuriositas
   4. Adaptif
   5. Profesionalisme
   Jawaban : b

   Esklusivisme berarti paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat: di kota besar terdapat gejala, terutama pada orang yang berada.
4. Suatu Komunitas di Jakarta melakukan kegiatan bagi-bagi nasi setiap malam, hal ini bersesuaian dengan sila ke ...
   1. 1
   2. 2
   3. 3
   4. 4
   5. 5
   Jawaban : b

   Suatu Komunitas di Jakarta melakukan kegiatan bagi-bagi nasi setiap malam => tindakan kemanusiaan/ wujud kepedulian terhadap manusia lain.
5. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar Negara pada tanggal ...
   1. 29 Mei 1945
   2. 30 Mei 1945
   3. 31 Mei 1945
   4. 1 Juni 1945
   5. 22 Juni 1945
   Jawaban : d

   Pada Sidang BPUPKI yang pertama tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar Negara RI, yang beliau namakan “Pancasila”, yaitu:

   1. Kebangsa an Indonesia
   2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
   3. Mufakat atau Demokrasi
   4. Kesejahteraan Sosial
   5. Ketuhanan Yang Maha Esa
6. Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali diamandemen ...
   1. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
   2. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22
   3. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23
   4. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 24
   5. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 25
   Jawaban : a

   Pasal dalam UUD 1945 yang pertama kali diamandemen => Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21.
7. Kapan amandemen ketiga dilakukan ...
   1. 9 November 2001
   2. 9 November 2002
   3. 9 November 2003
   4. 9 November 2004
   5. 9 November 2005
   Jawaban : a

   Amandemen ketiga dilakukan pada 9 November 2001.
8. Di bagian mana dalam UUD 1945 yang menyebutkan tentang tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi ...
   1. Aturan Peralihan Pasal I
   2. Aturan Peralihan Pasal II
   3. Aturan Peralihan Pasal III
   4. Aturan Peralihan Pasal IV
   5. Aturan Peralihan Pasal V
   Jawaban : c

   Bagian dalam UUD 1945 yang menyebutkan tentang tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah Aturan Peralihan Pasal III.
9. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal ...
   1. 23A
   2. 23B
   3. 23C
   4. 23D
   5. 23E
   Jawaban : b

   Bab VIII ( Hal Keuangan ) pasal 23B => Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945.
10. Dahulu Indonesia pernah diberi nama dwipantara oleh India, apakah artinya?
    1. Pulau Seberang
    2. Negara Padi
    3. Negara Emas
    4. Negara Perantara
    5. Kepulauan Laut Selatan
    Jawaban : a

    Dwipantara adalah nama yang diberikan oleh bangsa India, nama yang diturunkan dari kata Sansekerta, dwipa , yang berarti pulau dan antara yang berarti luar atau seberang.

Bagian 9

1. Syarat-syarat suatu konvensi dapat dinyatakan sebagai konstitusi tidak tertulis adalah ...
   1. Tidak mengandung unsur yang melanggar pancasila
   2. Dipergunakan berulang–ulang dalam penyelenggaraan Negara
   3. Tidak bertentangan dengan UUD
   4. Memperhatikan pelaksanaan UUD.
   5. Dibuat oleh Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya
   Jawaban : e

   Syarat-syarat konvensi adalah Diakui dan dipergunakan berulang–ulang dalam praktik penyelenggaraan negara, Tidak bertentangan dengan UUD 1945, Memperhatikan pelaksanaan UUD 1945.
2. Kehadiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menandai permulaan pergerakan nasional di Indonesia. Budi Utomo diketuai oleh ...
   1. Dr. Wahidin Su dirohusodo
   2. dr. Sutomo
   3. Ir. Soekarno
   4. H. Samanhudi
   5. Ali Sastroamijoyo
   Jawaban : b

   Budi Utomo diketuai oleh dr. Sutomo.
3. Pembangunan ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila menganut sistem ekonomi ...
   1. Liberal
   2. Monopoli dan persaingan bebas
   3. Yang tidak mengakui kepemilikan individu
   4. Berdasarkan moralitas Ketuhanan dan kemanusiaan
   5. Yang disertai penindasan dalam mencapai cita-citanya
   Jawaban : d

   Pembangunan ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila menganut sistem ekonomi yang berdasarkan moralitas Ketuhanan dan kemanusiaan.
4. Daerah penghasil Bauksit di Indonesia adalah ...
   1. Bontang
   2. Pulau Buru
   3. Lapangan Arun
   4. Pulau Tarakan
   5. Pulau Bintan
   Jawaban : e

   Daerah Penghasil Bauksit di Indonesia adalah Kijang, Pulau Bintan, Riau, Singkawang, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
5. Piagam Internasional yang memperkuat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah ...
   1. Bills of Right
   2. Atlantic Charter
   3. Magna Charta
   4. Perjanjian Versailles
   5. Persetujuan Wina
   Jawaban : b

   Piagam Atlantik (Atlantik Charter) , 14 Agustus 1941 yang ditandatangani oleh Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) dengan Winston Churcill (Perdana Mentri Inggris). Isi pokok dari piagam itu adalah sebagai berikut :

   • Tidak boleh ada perluasan daerah tanpa persetujuan dari penduduk asli.
   • Setiap bangsa berhak menentukan dan menetapkan bentuk pemerintahannya sendiri.
   • Setiap bangsa berhak mendapat kesempatan untuk bebas dari rasa takut dan bebas dari kemiskinan.

   Piagam San Fransisco , merupakan piagam PBB yang diresmikan dan ditandatangani oleh 50 Negara sebagai negara yang pertama menjadi anggotanya. Dalam piagam PBB ini disebutkan: "... Kami akan meneguhkan keyakinan akan dasar - dasar hak manusia sebagai manusia sesuai dengan harkat dan derajat manusia berdasarkan atas hak-hak yang sama... Serta berusaha menajukan rakyat dan tingkat kehidupan yang lebih baik dalam suasana kemerdekaan yang lebih luas". Berdasarkan kedua piagam itu, maka bangsa Indonesia berhak menentukan nasib sendiri, berhak untuk hidup bebas dari kemiskinan serta rasa takut. Maka berdasarkan piagam tersebut pula, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki kedudukan yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
6. Salah satu kesepakatan Indonesia dengan negara G20 lain dalam KTT di Toronto adalah ...
   1. Menuntaskan pemulihan ekonomi global
   2. Mempercepat perdagangan bebas
   3. Mengurangi emisi gas rumah kaca
   4. Pemberian dana bantuan kepada Negara miskin
   5. Memberikan bantuan program ekonomi kepada Negara G20 yang berkembang
   Jawaban : a

   KTT G20 menghasilkan kesepakatan bahwa Negara G20 harus menuntaskan pemulihan ekonomi dan mencegah timbulnya krisis dunia baru.
7. Pancasila tidak mengenal fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada ...
   1. Pemusatan pada bebera pa orang
   2. Material modern dan individualism
   3. Mengutamakan individualism radikal
   4. Memaksakan praktik liberalism
   5. Pemusatan kekuasaan pada satu orang
   Jawaban : e

   Pancasila tidak mengenal fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada pemusatan kekuasaan pada satu orang / dipimpin oleh seorang diktator.
8. Tujuan pemerintah membentuk LPS dalam perbankan adalah ...
   1. Menyehatkan bank yang mengalami kerugian
   2. Memberikan kucuran dana pada bank yang tidak sehat
   3. Menjamin semua simpanan nasabah di Indonesia
   4. Menjatuhkan sanksi pada bank yang tidak sehat
   5. Melaporkan transaksi bank yang mencurigakan pada pemerintah
   Jawaban : e

   Lembaga Penjami Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang - Undang RI No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004.
9. Hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum materiel disebut hukum ...
   1. Materiel
   2. Formal
   3. Privat
   4. Publik
   5. Positif
   Jawaban : b

   Hukum formal => Hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum materiel.
10. Tokoh pemuda yang ditunjuk menemui Soekarno - Hatta untuk menyampaikan hasil rapat pemuda di lembaga bakteriologi adalah ...
    1. Sukarni dan Yusuf Kunto
    2. Wikana dan Darwis
    3. Dr. Muwardi dan Wikana
    4. Darwis dan Sukarni
    5. Chairul Saleh dan Dr. Muwardi
    Jawaban : b

    Berita tentang kekalahan Jepang ternyata diketahui oleh sebagian golongan muda melalui radio siaran luar negeri. Pada tanggal 15 malam, Mr. Soetan Syahrir menyampaikan berita tersebut kepada Bung Hatta sekaligus menanyakan kapan kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan. Bung Hatta berjanji kepada Syahrir bahwa ia akan menanyakan hal tersebut kepada Gunseikanbu. Setelah Bung Hatta yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu maka diambil keputusan untuk segara mengundang anggota PPKI. Golongan muda yang sudah mengetahui berita menyerahnya Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 malam mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi jalan Pegangsaan Timur, Jakarta pada pukul 20.30 WIB dipimpin oleh Chairoel Saleh. Keputusan rapat para pemuda malam itu tegas, yaitu "Kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan kepada orang dan negara lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan adanya perundingan dengan golongan muda agar mereka diikutsertakan dalam pernyataan proklamasi." Keputusan rapat pemuda di Lembaga Bakteriologi itu kemudian disampaikan kepada Ir. Soekarno di rumahnya Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta oleh Darwis dan Wikana. Mereka menyampaikan keputusan rapat para pemuda agar Ir. Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu hadiah dari Jepang.

Bagian 10

1. Suatu pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh rakyat guna kepentingan seluruh rakyat disebut pemerintahan ...
   1. Tirani
   2. Monarki
   3. Oligarsi
   4. Aristokrasi
   5. Demokrasi
   Jawaban : e

   Pemerintahan Demokrasi => Suatu pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh rakyat guna kepentingan seluruh rakyat.
2. Suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan disebut ...
   1. Pemerintahan
   2. Kerajaan
   3. Negara
   4. Kekuasaan
   5. Politik
   Jawaban : a

   Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang - undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam - macam jenis pemerintahan di dunia.
3. Sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim - hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut ...
   1. statue
   2. custom
   3. Jurisprudensi
   4. treaty
   5. doktrin
   Jawaban : c

   Keputusan Hakim (Jurisprudensi); adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim - hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama.
4. Di antara pernyataan berikut yang tidak tepat berkaitan dengan sistem pemerintahan di Amerika Serikat adalah ...
   1. Bentuk negara federasi
   2. Presiden hanya sebagai simbol negara saja
   3. Menerapkan sistem pemerintahan presidensial
   4. Terdapat pemisahan yang keras antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif
   5. Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket secara langsung
   Jawaban : b

   Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan presidensiil => presiden sebagai kepala negara (simbol negara) dan sekaligus kepala pemerintahan.
5. Badan perwakilan rakyat yang anggota - anggotanya dipilih diantara calon partai yang ada di Inggris untuk masa jabatan 5 tahun disebut ...
   1. House of Commons
   2. House of Lords
   3. National Assembly
   4. The House of Representative
   5. National People’s Congress
   Jawaban : a

   Badan perwakilan rakyat yang anggota - anggotanya dipilih diantara calon partai yang ada di Inggris untuk masa jabatan 5 tahun disebut House of Commons.
6. Organisasi PBB yang melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan perburuhan adalah ...
   1. WHO
   2. UNESCO
   3. ASEAN
   4. ILO
   5. UNHCR
   Jawaban : d

   WHO bergerak di bidang kesehatan, UNESCO bergerak di bidang pendidikan, UNHCR bergerak di bidang kemanusiaan, ILO ( International Labour Organization ) di bidang perburuhan dan ASEAN adalah organisasi bangsa - bangsa Asia Tenggara.
7. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal ...
   1. 13 Agustus 1945
   2. 14 Agustus 1945
   3. 15 Agustus 1945
   4. 16 Agustus 1945
   5. 17 Agustus 1945
   Jawaban : c

   Pada 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 9 Agustus, Uni Soviet melancarkan penyerbuan mendadak ke koloni Jepang di Manchuria (Manchukuo) yang melanggar Pakta Netralitas Soviet – Jepang. Kaisar Hirohito campur tangan setelah terjadi dua peristiwa mengejutkan tersebut, dan memerintahkan Dewan Penasihat Militer untuk menerima syarat - syarat yang ditawarkan Sekutu dalam Deklarasi Potsdam. Setelah berlangsung perundingan di balik layar selama beberapa hari, dan kudeta yang gagal, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio di hadapan rakyat pada 15 Agustus 1945. Dalam pidato radio Siaran Suara Kaisar, Hirohito membacakan Perintah Kekaisaran tentang kapitulasi, sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu.
8. Berikut yang bukan merupakan raja dari kerajaan Singasari adalah ...
   1. Tohjaya
   2. Ken Arok
   3. Raden Wijaya
   4. Ranggawuni
   5. Anusapati
   Jawaban : c

   Raja dari kerajaan Singasari adalah Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, Kertanegara.
9. Masa puncak kejayaan Sriwijaya pada saat kepemimpinan ...
   1. Dapunta Hyang
   2. Balaputradewa
   3. Sanggrama Wijayatumanga
   4. Samaratungga
   5. Pramoewardhani
   Jawaban : b

   Masa puncak kejayaan Sriwijaya pada saat kepemimpinan Balaputradewa .
10. Berikut yang merupakan salah satu dari tujuh Keajaiban Dunia Kuno, kecuali ...
    1. Mausoleum Mausolus
    2. Kolosus di Rudos
    3. Gereja Konstantinopel
    4. Taman Gantung Babilonia
    5. Patung Zeus
    Jawaban : c

    Tujuh Keajaiban Dunia Kuno, yaitu: Piramida Giza, Taman Gantung Babilonia, Mercusuar Iskandariyah, Patung Zeus, Kuil Artemis, Mausoleum Halicarnassus, Kolosus Rodos.

Bagian 11

1. Mata uang Lira adalah mata uang dari negara ...
   1. Spanyol
   2. Turki
   3. Finlandia
   4. Italia
   5. Mesir
   Jawaban : d

   Mata uang Lira adalah mata uang dari negara Italia.
2. Pemenggalan kata yang tidak sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan terdapat pada kata ...
   1. Ku - at
   2. Se - ko - lah
   3. Sa - u - da - ra
   4. Ten - dang
   5. Ran - tau
   Jawaban : c

   Pemenggalan kata pada kata saudara seharusnya adalah sau - da - ra.
3. Penulisan kata serapan yang tidak tepat terdapat pada kata ...
   1. Genetik
   2. Varitas
   3. Silinder
   4. Hemoglobin
   5. Plaza
   Jawaban : b

   Penulisan kata serapan varitas seharusnya adalah varietas.
4. Bacaan
   Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memulainya dari bagian terkecil dari kebersihan lingkungan, yaitu diri kita sendiri. Kita dapat memulainya dari hal - hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, dan senantiasa menjaga kebersihan diri. Setelah berhasil dari diri kita, kita dapat melanjutkan upaya kita kepada lingkungan terdekat, seperti keluarga, dan tetangga. Dengan terciptanya kesadaran bersama, kebersihan lingkungan bukan merupakan tanggung jawab yang berat.
   Ide pokok dari bacaan di atas adalah ...
   1. Kebersihan diri lebih utama dari kebersihan lingkungan
   2. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama
   3. Kesadaran bersama penting untuk keberhasilan kebersihan lingkungan
   4. Kebersihan lingkungan bukan tanggung jawab yang berat
   5. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab pribadi
   Jawaban : b

   Ide pokok dari bacaan tersebut adalah kebersihan lingkungan menjadi suatu tanggung jawab bersama warga lingkungan.
5. Bacaan
   Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memulainya dari bagian terkecil dari kebersihan lingkungan, yaitu diri kita sendiri. Kita dapat memulainya dari hal - hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, dan senantiasa menjaga kebersihan diri. Setelah berhasil dari diri kita, kita dapat melanjutkan upaya kita kepada lingkungan terdekat, seperti keluarga, dan tetangga. Dengan terciptanya kesadaran bersama, kebersihan lingkungan bukan merupakan tanggung jawab yang berat.
   Berdasarkan isinya, bacaan di atas termasuk jenis karangan ...
   1. Narasi
   2. Deskripsi
   3. Eksposisi
   4. Persuasi
   5. Analisis
   Jawaban : d

   Jenis karangan yang dibuat untuk mempengaruhi pembacanya melakukan sesuatu disebut karangan persuasif.
6. Kata atau istilah Pancasila berasal dari bahasa ...
   1. Melayu
   2. Sanskerta
   3. Bugis
   4. Jawa
   5. Latin
   Jawaban : b

   Kata atau istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Panca yang berarti Lima dan Sila yang berarti Dasar atau Asas. Secara harfiah, pancasila itu diartikan sebagai dasar yang memiliki lima unsur.
7. Ajaran yang berasal dari Adam Smith merupakan ideologi ...
   1. Komunisme
   2. Sosialisme
   3. Fasisme
   4. Nasionalisme
   5. Kapitalisme
   Jawaban : e

   Adam Smith atau yang juga dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi merupakan tokoh dari Ideologi Kapitalisme.
8. Pidato yang pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan “Lahirnya Pancasila” oleh ...
   1. Ir. Soekarno
   2. Dr. Radjiman Wedyodiningrat
   3. Syahrir
   4. Moh. Hatta
   5. Tan Malaka
   Jawaban : b

   Pidato yang pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan “Lahirnya Pancasila” oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat.
9. Causa efisien adalah ...
   1. Berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama - agamanya
   2. Bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
   3. Asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI.
   4. BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan.
   5. Sebagai warga negaradan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
   Jawaban : c

   Causa efisien adalah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebaga i dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI.
10. Norma Kesopanan adalah ...
    1. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia
    2. Peraturan yang dibuat oleh penguasa Negara / lembaga adat
    3. Peraturan yang dibuat oleh agama dan adat
    4. Peraturan yang diciptakan Tuhan bersumber dari kitab suci
    5. Peraturan yang dibuat oleh keluarga secara turun temurun
    Jawaban : c

    Norma Kesopanan adalah Peraturan yang dibuat oleh agama dan adat.

Bagian 12

1. Berapa kali UUD 1945 diamandemen ...
   1. 1 kali
   2. 2 kali
   3. 3 kali
   4. 4 kali
   5. 5 kali
   Jawaban : d

   UUD 1945 diamandemen sebanyak 4 kali.
2. Kapan amandemen keempat dilakukan ...
   1. 11 Agustus 2001
   2. 11 Agustus 2002
   3. 11 Agustus 2003
   4. 11 Agustus 2004
   5. 11 Agustus 2005
   Jawaban : b

   Amandemen keempat dilakukan pada 11 Agustus 2002.
3. Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi ...
   1. UU Nomor 21 tahun 2003
   2. UU Nomor 22 tahun 2003
   3. UU Nomor 23 tahun 2003
   4. UU Nomor 24 tahun 2003
   5. UU Nomor 25 tahun 2003
   Jawaban : d

   Dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah UU Nomor 24 tahun 2003.
4. Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah ...
   1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia
   2. Negara Indonesia dilandasi oleh beragam budaya
   3. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
   4. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
   5. Setiap warga negara berhak mengembangkan pengetahuan dengan bahasa Indonesia
   Jawaban : c

   Pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia => Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai - nilai budayanya.
5. Alasan kembalinya pada UUD 1945 adalah bahwa UUD 1945 dianggap sebagai ...
   1. Konstitusi pertama yang berlaku
   2. Warisan nenek moyang
   3. Konstitusi yang dianggap mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa
   4. Konstitusi yang paling baik saat ini
   5. Konstitusi yang cocok untuk bangsa Indonesia
   Jawaban : c

   Alasan kembalinya pada UUD 1945 adalah bahwa UUD 1945 dianggap sebagai Konstitusi yang dianggap mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
6. Lahirnya surat perintah 11 Maret 1966 (supersemar) dianggap sebagai awal masa ...
   1. Orde lama
   2. Orde baru
   3. Pembangunan
   4. Reformasi
   5. Serikat
   Jawaban : b

   Lahirnya surat perintah 11 Maret 1966 (supersemar) dianggap sebagai awal masa Orde baru.
7. Di dalam kehidupan, seorang pemimpin yang baik harus berani mendorong bawahannya untuk semangat bekerja, agar berani mengambil keputusan yang kreatif dan sanggup mempertanggung jawabkannya. Pola kepemimpinan ini dikenal dengan istilah ...
   1. Ing Ngarso Sung Tulodo
   2. Ing Madya Mangun Karso
   3. Tut Wuri Handayani
   4. Demokrasi Pancasila
   5. Bhinneka Tunggal Ika
   Jawaban : c

   Arti tut wuri handayani (dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan), ing madya mangun karsa (di tengah atau antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide), dan ing ngarsa sung tulada (di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik), sehingga pilihan yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah tut wuri handayani.
8. Pertumbuhan bahasa Melayu sebagai lingua franca di nusantara mendapat dukungan dari para ...
   1. Pedagang dan penyebar agama
   2. Pedagang dan nelayan
   3. Petani dan nelayan
   4. Petani dan pedagang
   5. Buruh dan majikan
   Jawaban : a

   Pertumbuhan bahasa Melayu sebagai lingua franca di nusantara mendapat dukungan dari para Pedagang dan penyebar agama.
9. Upacara peresmian BPUPKI bertempat di ...
   1. Pegangsaan Timur 56
   2. Bukit Tinggi
   3. Yogyakarta
   4. Kediaman Laksmana Maeda
   5. Gedung Chuo Sangi In
   Jawaban : e

   Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus upacara pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung ‘ Chuo Sangi In’ yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila.
10. Tari Maengket merupakan tarian khas daerah yang berasal dari ...
    1. Bali
    2. Belitung
    3. NTB
    4. Jawa Timur
    5. Sulawesi Utara
    Jawaban : e

    Tari maengket merupakan tarian rakyat yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara.

Bagian 13

1. Berikut ini merupakan delapan provinsi yang dibentuk pada awal Indonesia merdeka, kecuali ...
   1. Sumatera
   2. Jawa Tengah
   3. Bali
   4. Jawa Barat
   5. Kalimantan
   Jawaban : c

   Pembagian daerah RI dalam 8 Provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Pembagiannya dilakukan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945.
2. Tim terpadu yang dibentuk pemerintah untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif agar dapat mewujudkan peradilan yang bebas adalah ciri utama dari ...
   1. Negara hukum
   2. Pemerintah demokrasi
   3. Negara Republik
   4. Kedaulatan rakyat
   5. Penegakan hukum
   Jawaban : b

   Pemerintah demokrasi akan berusaha untuk memenuhi aspirasi dari rakyatnya.
3. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika mengandung makna bahwa...
   1. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri
   2. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan
   3. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku
   4. Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain
   5. Keanekaragaman tak mungkin dipersatukan
   Jawaban : c

   Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika mengandung makna bahwa dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku.
4. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa ...
   1. Ciri kedaerahan tidak boleh ada dalam pergaulan di masyarakat
   2. Adanya bermacam-macam suku dan adat istiadat tak perlu dirisaukan
   3. Dimuarakan pada kesatuan
   4. Bangsa Indonesia mengakui kebhinnekaan sebagai kekayaan
   5. Keberadaan dan keanekaragaman tidak menghalangi persatuan
   Jawaban : e

   Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengand ung makna bahwa keberadaan dan keanekaragaman tidak menghalangi persatuan.
5. Perubahan Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia akibat dilakukannya amandemen UUD 1945 menyebabkan terjadinya perubahan pada lembaga - lembaga negara. Salah satu lembaga negara baru sebagai produk UUD amandemen adalah Mahkamah Konstitusi yang bertugas...
   1. Membantu MA dan menyelesaikan perkara tingkat kasasi
   2. Menyeleksi calon hakim agung
   3. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
   4. Berkonsultasi dengan presiden dalam memberi amnesti dan abolisi
   5. Menangani pelanggaran HAM ringan maupun berat.
   Jawaban : c

   Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

   1. Menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.
   2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   3. Memutus pembubaran partai politik, dan
   4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
6. Berikut ini merupakan ciri - ciri sistem kabinet presidensil, kecuali ...
   1. Penyelenggara Negara di tangan presiden
   2. Menteri dibentuk oleh presiden
   3. Kekuasaan legislatif di tangan parlemen
   4. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen
   5. Setiap menteri bertanggung jawab pada parlemen
   Jawaban : e

   Kabinet presidensial adalah suatu kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai perdana menteri sehingga pada menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen/DPR melainkan kepada presiden.
7. Berikut ini merupakan syarat menjadi presiden dan wakil presiden, kecuali ...
   1. WNI asli sejak dia lahir
   2. Tidak pernah memiliki kewarga-negaraan negara lain
   3. Sehat jasmani dan rohani
   4. Tidak pernah mengkhianati Negara
   5. Didukung oleh mayoritas partai politik
   Jawaban : e

   Di dalam UUD 1945 Pasal 6 dijelaskan bila “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
8. Berikut ini bukan merupakan pemerintah daerah, yaitu ...
   1. Gubernur
   2. Walikota
   3. DPRD
   4. Bupati
   5. Dinas daerah
   Jawaban : c

   Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah.
9. Pada saat memberikan grasi dan rehabilitasi, presiden harus mempertimbangkan pertimbangan dari ...
   1. Kejaksaan Agung
   2. Komisi Yudisial
   3. DPR
   4. Mahkamah Agung
   5. Wakil Presiden
   Jawaban : d

   Di dalam UUD 1945 pasal 14 dijelaskan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
10. Urutan perubahan konstitusi Indonesia dari masa kemerdekaan hingga sekarang adalah ...
    1. UUD 1945 – Konstitusi RIS – UUDS – UUD 1945 PraOrba – UUD Orba – UUD Amandemen
    2. Konstutisi RIS – UUDS – UUD 1945 PraOrba – UUD Orba – UUD Amandemen
    3. UUD Amandemen - Konstitusi RIS – UUDS – UUD Orba – UUD Amandemen
    4. UUD 1945 PraOrba – Konstitusi RIS – UUD Amandemen – UUD Orba – UUD 1945
    5. UUD 1945 – UUD Orba – UUD 1945 PraOrba – UUD Amandemen – UUD 1945
    Jawaban : a

    Urutannya adalah UUD 1945 – Konstitusi RIS – UUDS – UUD 1945 PraOrba – UUD Orba – UUD Amandemen.

Bagian 14

1. Peraturan - peraturan di negara Republik Indonesia mempunyai hierarki tertentu. Di antara peraturan perundang - undangan berikut, yang terendah kedudukannya dari yang lain adalah ...
   1. Undang- undang
   2. Keputusan MPR
   3. Keputusan Presiden
   4. Ketetapan MPR
   5. Undang Undang Dasar
   Jawaban : a

   Pasal 7 ayat 1 “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang - undangan” terdiri atas:

   1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
   3. Undang - Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
   4. Peraturan Pemerintah
   5. Peraturan Presiden
   6. Peratura n Daerah Provinsi dan
   7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Berikut ini yang bukan merupakan perlengkapan federal yang terdapat dalam bentuk pemerintahan Negara RIS adalah ...
   1. Presiden
   2. Menteri
   3. Senat
   4. DPR
   5. DPA
   Jawaban : e

   Yang bukan merupakan perlengkapan federal yang terdapat dalam bentuk pemerintahan Negara RIS adalah DPA.
3. Contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan pancasila adalah ...
   1. Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik
   2. Ikut campur dan memihak salah satu blok
   3. Organisasi ekonomi yang Eropa sentris
   4. Menghimpun Negara sepaham dan se-ideologi
   5. Menghimpun Negara sepaham dan se-ideologi
   Jawaban : a

   Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik merupakan contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan pancasila.
4. Pemindahan lokasi industri dari suatu Negara maju ke Negara berkembang atau dari Negara satu ke Negara lainnya disebut ...
   1. Transmigrasi
   2. Relokasi
   3. Emigrasi
   4. Urbanisasi
   5. Imigrasi
   Jawaban : b

   Pemindahan lokasi industri dari suatu Negara maju ke Negara berkembang atau dari Negara satu ke Negara lainnya disebut Relokasi.
5. Yang merupakan raja dari kerajaan Mataram lama adalah ...
   1. Ken Arok
   2. Anusapati
   3. Sanjaya
   4. Tohjaya
   5. Ranggawuni
   Jawaban : c

   Yang merupakan raja dari kerajaan Mataram lama adalah Sanjaya.
6. Yang merupakan raja terakhir mataram lama yaitu ...
   1. Sanjaya
   2. Raka I Pikatan
   3. Mpu Sindok
   4. Dyah Balitung
   5. Rakai Panangkaran
   Jawaban : c

   Yang merupakan raja terakhir mataram lama yaitu Mpu Sindok.
7. “Anda boleh ngebut, tetapi jangan di jalan ini !”
   Kalimat yang memiliki arti sama dengan kalimat di atas adalah ...
   1. Anda boleh mengebut, hanya jangan di jalan ini
   2. Anda boleh ngebut, jangan hanya di jalan ini saja
   3. Anda boleh ngebut, di jalan ini saja
   4. Anda boleh ngebut, hanya di jalan ini
   5. Anda hanya boleh ngebut, di jalan ini saja
   Jawaban : a

   Kalimat pada soal adalah kalimat larangan, yang memiliki arti bahwa: Anda boleh mengebut, hanya jangan di jalan ini (di jalan lain saja).
8. Kalimat di bawah ini yang mengandung kata bermakna umum adalah ...
   1. Ia memetik gitarnya dengan sangat cepat dan lincah
   2. Olahraga secara teratur sangat baik buat kesehatan jantung
   3. Pak Karman memiliki hobi bersepeda
   4. Peternakan ayam milik Pak Khaerul berkembang sangat pesat
   5. Ia menjual seluruh perkebunan sawitnya setelah ayahnya meninggal
   Jawaban : b

   Kata olahraga merupakan kata yang memiliki makna umum. Makna khusus dari kata olahraga adalah berenang, bersepeda, berlari, dll.
9. Kalimat di bawah ini yang memiliki kata kerja transitif adalah ...
   1. Ia menangkap burung di kebun
   2. Di pasar ibu membeli sayur dan buah
   3. Ban mobil itu meledak
   4. Gelandangan itu memungut sisa - sisa makan daari tempat sampah
   5. Ia membacakan adiknya puisi tentang hari kemerdekaan
   Jawaban : c

   Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memiliki objek. Kalimat yang kata kerjanya tidak memiliki objek adalah meledak.
10. Pemenggalan kata yang tepat terdapat pada kata - kata di bawah ini, kecuali ...
    1. La - ma
    2. Kan - tor
    3. Li - ur
    4. Sin - ar
    5. San - tan
    Jawaban : d

    Pemenggalan kata dari Kata sinar seharusnya si - nar.

1. Peraturan - peraturan di negara Republik Indonesia mempunyai hierarki tertentu. Di antara peraturan perundang - undangan berikut, yang terendah kedudukannya dari yang lain adalah ...
   1. Undang- undang
   2. Keputusan MPR
   3. Keputusan Presiden
   4. Ketetapan MPR
   5. Undang Undang Dasar
   Jawaban : a

   Pasal 7 ayat 1 “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang - undangan” terdiri atas:

   1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
   3. Undang - Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
   4. Peraturan Pemerintah
   5. Peraturan Presiden
   6. Peratura n Daerah Provinsi dan
   7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Berikut ini yang bukan merupakan perlengkapan federal yang terdapat dalam bentuk pemerintahan Negara RIS adalah ...
   1. Presiden
   2. Menteri
   3. Senat
   4. DPR
   5. DPA
   Jawaban : e

   Yang bukan merupakan perlengkapan federal yang terdapat dalam bentuk pemerintahan Negara RIS adalah DPA.
3. Contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan pancasila adalah ...
   1. Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik
   2. Ikut campur dan memihak salah satu blok
   3. Organisasi ekonomi yang Eropa sentris
   4. Menghimpun Negara sepaham dan se-ideologi
   5. Menghimpun Negara sepaham dan se-ideologi
   Jawaban : a

   Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik merupakan contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan pancasila.
4. Pemindahan lokasi industri dari suatu Negara maju ke Negara berkembang atau dari Negara satu ke Negara lainnya disebut ...
   1. Transmigrasi
   2. Relokasi
   3. Emigrasi
   4. Urbanisasi
   5. Imigrasi
   Jawaban : b

   Pemindahan lokasi industri dari suatu Negara maju ke Negara berkembang atau dari Negara satu ke Negara lainnya disebut Relokasi.
5. Yang merupakan raja dari kerajaan Mataram lama adalah ...
   1. Ken Arok
   2. Anusapati
   3. Sanjaya
   4. Tohjaya
   5. Ranggawuni
   Jawaban : c

   Yang merupakan raja dari kerajaan Mataram lama adalah Sanjaya.


6. Yang merupakan raja terakhir mataram lama yaitu ...
   1. Sanjaya
   2. Raka I Pikatan
   3. Mpu Sindok
   4. Dyah Balitung
   5. Rakai Panangkaran
   Jawaban : c

   Yang merupakan raja terakhir mataram lama yaitu Mpu Sindok.
7. “Anda boleh ngebut, tetapi jangan di jalan ini !”
   Kalimat yang memiliki arti sama dengan kalimat di atas adalah ...
   1. Anda boleh mengebut, hanya jangan di jalan ini
   2. Anda boleh ngebut, jangan hanya di jalan ini saja
   3. Anda boleh ngebut, di jalan ini saja
   4. Anda boleh ngebut, hanya di jalan ini
   5. Anda hanya boleh ngebut, di jalan ini saja
   Jawaban : a

   Kalimat pada soal adalah kalimat larangan, yang memiliki arti bahwa: Anda boleh mengebut, hanya jangan di jalan ini (di jalan lain saja).
8. Kalimat di bawah ini yang mengandung kata bermakna umum adalah ...
   1. Ia memetik gitarnya dengan sangat cepat dan lincah
   2. Olahraga secara teratur sangat baik buat kesehatan jantung
   3. Pak Karman memiliki hobi bersepeda
   4. Peternakan ayam milik Pak Khaerul berkembang sangat pesat
   5. Ia menjual seluruh perkebunan sawitnya setelah ayahnya meninggal
   Jawaban : b

   Kata olahraga merupakan kata yang memiliki makna umum. Makna khusus dari kata olahraga adalah berenang, bersepeda, berlari, dll.
9. Kalimat di bawah ini yang memiliki kata kerja transitif adalah ...
   1. Ia menangkap burung di kebun
   2. Di pasar ibu membeli sayur dan buah
   3. Ban mobil itu meledak
   4. Gelandangan itu memungut sisa - sisa makan daari tempat sampah
   5. Ia membacakan adiknya puisi tentang hari kemerdekaan
   Jawaban : c

   Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memiliki objek. Kalimat yang kata kerjanya tidak memiliki objek adalah meledak.
10. Pemenggalan kata yang tepat terdapat pada kata - kata di bawah ini, kecuali ...
    1. La - ma
    2. Kan - tor
    3. Li - ur
    4. Sin - ar
    5. San - tan
    Jawaban : d

    Pemenggalan kata dari Kata sinar seharusnya si - nar.

Bagian 15

1. Pancasila bukanlah ideologi yang memaksa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan pancasila justru menghargai kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa pancasila sebagai ...
   1. Ideologi tertutup
   2. Ideologi terbuka
   3. Dasar negara
   4. Sumber nilai
   5. Paradigma pembangunan
   Jawaban : b

   Pancasila menghargai kebebasan dan tanggung jawab masyarakat => pancasila sebagai Ideologi terbuka.
2. Arti dari kata “Sila” adalah ...
   1. Kata hati
   2. Semboyan
   3. Asas
   4. Kebijaksanaan
   5. Pikiran
   Jawaban : c

   Arti dari kata "Sila" adalah Asas atau dasar.
3. Pada dasarnya nilai - nilai pancasila diambil dari ...
   1. Budaya penjajah
   2. Budaya negara-negara maju
   3. Budaya asing yang terkenal
   4. Budaya dari paham-paham besar didunia
   5. Budaya sendiri yang telah mengakar dalam jiwa bangsa
   Jawaban : e

   Nilai - nilai pancasila diambil dari budaya sendiri yang telah mengakar dalam jiwa bangsa.
4. Tokoh dari ideologi Sosialisme adalah ...
   1. Karl Marx
   2. Adam Smith
   3. Plato
   4. Aristoteles
   5. Soekarno
   Jawaban : a

   Karl Marx merupakan tokoh dari ideologi komunis, marxisme dan juga sosialisme.
5. Gedung Chuo Sangi In yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, pada zaman Belanda, merupakan ...
   1. Gedung Permusyawaratan
   2. Gedung Perwakilan Rakyat
   3. Kantor Berita Jepang
   4. Gedung Perintis Kemerdekaan
   5. Pusat Pemuda Rakyat
   Jawaban : b

   Gedung Chuo Sangi In yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, pada zaman Belanda, merupakan Gedung Perwakilan Rakyat.
6. Pada waktu Indonesia membentuk RIS, UUD 1945 ...
   1. Tidak berlaku sama sekali di Indonesia
   2. Hanya berlaku beberapa pasal
   3. Masih berlaku di wilayah Jakarta
   4. Masih berlaku di seluruh Indonesia
   5. Masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian RIS
   Jawaban : e

   Pada waktu Indonesia membentuk RIS, UUD 1945 masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian RIS.
7. Pada tanggal 17 Juli 1944, Jenderal Hideki Tojo meletakkan jabatan sebagai perdana menteri, penggantinya adalah ...
   1. Letnan Jenderal Kumakichi Harada
   2. Jenderal Itagaki
   3. Mayor Jenderal Yamamoto
   4. Jenderal Kuniaki Koiso
   5. Letnan Jenderal Nagano
   Jawaban : d

   Pada tanggal 17 Juli 1944, Jenderal Hideki Tojo meletakkan jabatan sebagai perdana menteri, penggantinya adalah Jenderal Kuniaki Koiso.
8. Jumlah pasal pada UUD setelah amandemen adalah ...
   1. 70 Pasal
   2. 65 Pasal
   3. 73 Pasal
   4. 83 Pasal
   5. 80 Pasal
   Jawaban : c

   Jumlah pasal pada UUD setelah amandemen => 73 Pasal.
9. UUDS resmi digunakan pada tanggal ...
   1. 5 Juli 1959
   2. 17 Oktober 1950
   3. 27 Desember 1949
   4. 17 Agustus 1950
   5. 18 Agustus 1945
   Jawaban : b

   UUDS resmi digunakan pada tanggal 17 Oktober 1950.
10. Sikap kritis dan inovatif sangat dominan pada era perkembangan zaman seperti dewasa ini, tetapi cara penyampaiannya harus tetap pada karakteristik dan budaya bangsa yang bersumber pada norma ...
    1. Hukum
    2. Susila
    3. Kesopanan
    4. Filsafat
    5. Adat istiadat
    Jawaban : b

    Norma susila , yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma susila melarang manusia untuk berbuat tidak baik, karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal.

Bagian 16

1. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita - cita. Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan ....
   1. Ketuhanan Yang Maha Esa
   2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
   3. Persatuan Indonesia
   4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
   5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
   Jawaban : e

   Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2. Fungsi pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi...
   1. Filter bagi masuknya budaya asing
   2. Sumber budaya bangsa
   3. Petunjuk pelaksanaan peraturan
   4. Sumber hukum yang berlaku
   5. Ciri dan karakteristik bangsa
   Jawaban : e

   Fungsi pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa.
3. Bentuk pemerintahan ideal yang dipimpin oleh sejumlah orang cendekia dan sesuai dengan pikiran keadilan, dinamakan ...
   1. Tirani
   2. Monarki
   3. Oligarsi
   4. Demokrasi
   5. Aristokrasi
   Jawaban : e

   Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan sesuai dengan pikiran keadilan.
4. Pada perjanjian yang dilaksanakan di atas kapal Renville pada 8 Desember 1947, delegasi Indonesia diwakili oleh....
   1. R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo
   2. Mr. Amir Syarifudin
   3. Moh Hatta
   4. Ir Soekarno
   5. Chairul Saleh
   Jawaban : b

   Pada perjanjian yang dilaksanakan di atas kapal Renville pada 8 Desember 1947, delegasi Indonesia diwakili oleh Mr. Amir Syarifudin.
5. Kujang merupakan senjata tradisional yang berasal dari ...
   1. Sumatera Barat
   2. Jawa Barat
   3. Kalimantan Barat
   4. Sulawesi Selatan
   5. Papua
   Jawaban : b

   Kujang adalah senjata tradisional yang berasal dari Jawa Barat sedangkan Sumatera Barat = Karih, Kalimantan Barat = Mandau, Sulawesi Selatan = Badik, Papua= Pisau Belati.
6. Isi Perjanjian Renville adalah sebagai berikut kecuali...
   1. Belanda hanya mengakui Jawa sebagai wilayah RI
   2. TNI harus hijrah ke RI
   3. RI merupakan bagian dari RIS
   4. Akan diadakan pemilu
   5. Akan dibentuk dewan konstitusi RIS dalam waktu dekat
   Jawaban : a

   Isi perjanjian Renville adalah:

   1. Belanda hanya mengakui Yogyakarta sebagai wilayah RI.
   2. TNI harus hijrah ke RI.
   3. RI merupakan bagian dari RIS.
   4. Akan diadakan pemilu untuk membentuk dewan konstitusi RIS dalam waktu dekat.
7. Kemerdekaan Indonesia diakui Belanda pada tanggal ...
   1. 1 Maret 1949
   2. 27 Desember 1949
   3. 13 Agustus 1950
   4. 17 Agustus 1945
   5. 25 Agustus 1945
   Jawaban : b

   Belanda mengakui diakui oleh Belanda pada saat KMB.
8. Pengangkatan Hakim Agung diusulkan oleh ...
   1. Komisi Yudisial
   2. DPR
   3. Mahkamah Agung
   4. BPK
   5. MPR
   Jawaban : a

   Komisi yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU No 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.
9. Yang bukan merupakan hak anggota MPR adalah ...
   1. Hak memilih dan dipilih dan hak menentukan sikap
   2. Hak imunitas dan hak protokoler
   3. Hak angket dan hak interpelasi
   4. Hak membela diri dan hak imunitas
   5. Hak keuangan dan administrative
   Jawaban : c

   Hak anggota MPR menurut peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 antara lain adalah hak mengajukan usul pengubahan pasal UUD 1945, hak menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, serta hak keuangan dan administratif.
10. Menurut Aristoteles, monarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh ...
    1. Seseorang demi kepentingan pribadi
    2. Seluruh rakyat demi kepentingan umum
    3. Sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum
    4. Sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompok
    5. Satu orang demi kepentingan umum
    Jawaban : e

    Menurut Aristoteles, monarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum.

Bagian 17

1. Batas minimal pemilih pemilu adalah berumur ...
   1. 17 tahun
   2. 22 tahun
   3. 24 tahun
   4. 20 tahun
   5. 17 tahun atau sudah kawin
   Jawaban : e

   Warga Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (UU No. 10 Tahun 2009, pasal 1 ayat 1 butir 22).
2. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang disebut ...
   1. Ius Constituendum
   2. Hukum Alam
   3. Hukum Asasi
   4. Ius Constitutium
   5. Ius Sanguinis
   Jawaban : a

   Ius Constituendum => Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
3. Berikut ini merupakan kekuasaan presiden, kecuali ...
   1. Memberikan grasi dan rehabilitasi
   2. Memegang kekuasaan tertinggi AD, AL, dan AU
   3. Menyatakan Negara dalam keadaan bahaya
   4. Memberikan gelar kehormatan
   5. Membuat undang-undang
   Jawaban : e

   Kekuasaan membuat undang - undang atau legislatif dipegang oleh DPR.
4. Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aturan dasar ini tercantum dalam UUD 1945 ...
   1. Bab X Pasal 27 (1)
   2. Bab X Pasal 27 (2)
   3. Bab X Pasal 28 (1)
   4. Bab XII Pasal 30 (1)
   5. Bab XII Pasal 30 (2)
   Jawaban : d

   Bab XII Pasal 30 (1) menjelaskan tentang pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
5. Peraturan mengenai warga Negara dan penduduk terdapat dalam UUD 1945 amandemen berikut ini ...
   1. Pasal 25, 21, 22
   2. Pasal 26, 27, 28
   3. Pasal 23, 22, 21
   4. Pasal 30, 32, 33
   5. Pasal 5, 6, 8
   Jawaban : b

   Cukup jelas. Silahkan lihat di pasal 26, 27, dan 28 UUD 1945.
6. Peti kubur batu disebut ...
   1. Menhir
   2. Punden berundak-undak
   3. Beliung
   4. Sarkofagus
   5. Arca
   Jawaban : d

   Menhir adalah tugu terbuat dari batu yang digunakan pemujaan arwah. Punden berundak - undak adalah tempat menyajikan sesaji. Beliung adalah alat pertukangan kayu yang digunakan pada masa prasejarah. Arca adalah patung dari batu yang dibuat untuk pemujaan terhadap dewa dan raja.
7. Peninggalan paling terkenal dari kerajaan Kutai adalah ...
   1. Kedukan Bukin
   2. Menhir
   3. Yupa
   4. Prasasti Tugu
   5. Prasasti Kalasan
   Jawaban : c

   Peninggalan paling terkenal dari kerajaan Kutai adalah Yupa.
8. Yang bukan merupakan pelopor terbentuknya ASEAN dalam deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 adalah ...
   1. H. Adam Malik dari Indonesia
   2. Tuan Abdul Zakir dari Malaysia
   3. S. Rajaratman dari Singapura
   4. Narsisco Ramos dari Filiphina
   5. Thanat Khoman dari Thailand
   Jawaban : b

   Pelopor terbentuknya ASEAN dalam deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 adalah H. Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S.Rajaratman dari Singapura, Narsisco Ramos dari Filiphina, Thanat Khoman dari Thailand.
9. Berikut ini merupakan salah satu bunyi dari gerakan 3A adalah ...
   1. Jepang pemimpin Asia
   2. Jepang membentuk Putera
   3. Jepang saudara Asia
   4. Jepang Penuntun Asia
   5. Jepang Harapan Asia
   Jawaban : e

   Bunyi dari gerakan 3A adalah Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia.
10. Salah satu strategi militer sekutu menjelang akhir perang dunia II adalah ...
    1. Tentara Rusia menguasai seluruh wilayah perancis yang berbatasan dengan Jerman
    2. Membuat garis pemisah yang tegas antara blok barat dan timur di kota Berlin
    3. Pendudukan Polandia oleh tentara Inggris
    4. Tentara Amerika menduduki seluruh Jerman
    5. Amerika Serikat dan Inggris memperkuat wilayah perbatasan Jerman dengan Polandia
    Jawaban : e

    Tahap akhir (1943 - 1945) : Pada tahap ini, negara - negara Sekutu mulai melakukan serangan atau pukulan yang menentukan bagi kekalahan Blok Sentral. Beberapa pertempuran tersebut adalah sebagai berikut : ( Pada tahun 1944, langkah maju pasukan Rusia semakin tak dapat dibendung lagi. Kota demi kota dapat direbut kembali. Bahkan, pada tanggal 24 Agustus 1944, Rumania menyerah kepada Rusia. Bulgaria menyerah kepada Rusia pada tanggal 20 Oktober 1944. Sesudah itu, Rusia terus melancarkan serangan sampai memasuki wilayah Jerman dan menggempur kota Berlin dari arah timur ).

Bagian 18

1. Bangunan tertinggi di dunia yang berada di negara China yaitu Shimao In Plaza yang dibuat pada tahun 2005 dan terdiri dari 60 lantai tertinggi 331 meter, terletak di kota ...
   1. Pyongyang
   2. Shanghai
   3. Hongkong
   4. Wuhan
   5. Kaohsiung
   Jawaban : b

   Bangunan tertinggi di dunia yang berada di negara China yaitu Shimao In Plaza yang dibuat pada tahun 2005 dan terdiri dari 60 lantai tertinggi 331 meter, terletak di kota Shanghai.
2. Wanita berbaju merah itu sangat cantik sekali.
   Awalan ber- yang memiliki makna sama dengan kalimat di atas adalah ...
   1. Tanpa diduga, ia berteriak kencang sekali
   2. Ia datang menjemputku dengan bersepeda
   3. Jangan bersedih hati, ia pasti datang
   4. Bersepatu hak tinggi bukan masalah untukku
   5. Ia suka sekali berenang bersama kakaknya
   Jawaban : d

   Imbuhan ber- pada kata berbaju bermakna memakai. Kata berimbuhan ber- yang memiliki makna sama adalah bersepatu.
3. Ia akan ikut bermain ... tidak turun hujan. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ...
   1. Tetapi
   2. Karena
   3. Apabila
   4. Namun
   5. Dan
   Jawaban : c

   Kalimat tersebut membutuhkan kata penghubung yang menjelaskan syarat. Kata yang tepat adalah apabila.
4. Ia melempar segenggam jagung ke arah ayam - ayam itu.
   Awalan se- yang memiliki makna sama dengan kalimat di atas adalah ...
   1. Kulitnya halus selembut sutera
   2. Rencananya orang sedesa akan diundang dalam perayaan 17 Agustus
   3. Ia berteriak sekeras petir yang menyambar
   4. Selembar kertas kontrak telah tersedia di mejanya
   5. Ia pergi hanya sebulan saja
   Jawaban : d

   Imbuhan se- pada kata segenggam memiliki makna jumlah, maka kata yang memiliki makna sama adalah selembar.
5. Kakek tua itu ... pengalamannya semasa kecil.
   Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut sehingga menjadi kalimat efektif adalah ...
   1. Bercerita
   2. Menceritakan
   3. Menceritakan tentang
   4. Cerita hal
   5. Menceritai
   Jawaban : b

   Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut sehingga menjadi kalimat efektif adalah menceritakan.
6. Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan HAM adalah ...
   1. Piagam HAM Indonesia
   2. Sumber HAM Indonesia
   3. Pedoman pelaksanaan jaminan HAM Indonesia
   4. Penjelasan pelaksanaan HAM Indonesia
   5. Rumusan pelaksanaan HAM
   Jawaban : a

   Dengan Piagam HAM Indonesia tersebut, hak - hak asasi manusia/warga negara Indonesia dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya pelanggaran - pelanggaran HAM.
7. Yang menjadi causal final dari Pancasila adalah ...
   1. Piagam Jakarta
   2. Bangsa Indonesia
   3. Warga Negara Indonesia
   4. BPUPKI
   5. PPKI
   Jawaban : a

   Di dalam Piagam Jakarta tercantum rumusan dasar negara yang disebut Pancasila.
8. Yang bukan termasuk prinsip - prinsip dasar negara yang diusulkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 juni 1945 adalah ...
   1. Demokrasi
   2. Kekeluargaan
   3. Perikemanusiaan
   4. Kesejahteraan sosial
   5. Kebangsaan
   Jawaban : b

   Kekeluargaan merupakan suatu asas dalam bangsa Indonesia yang dilakukan secarra gotong-royong dalam musyawarah dan mufakat.
9. Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPR/1966, Pancasila menempati tempat tertinggi sebagai hukum di negara RI, karena Pancasila merupakan ...
   1. Dokumen histori yang luhur
   2. Alat pemersatu bangsa
   3. Nilai-nilai luhur dari nenek moyang
   4. Landasan perjuangan bangsa
   5. Dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia
   Jawaban : e

   Berdasarkan TAP MPRS No.XX/Mprs/1966, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
10. Yang diatur oleh hukum dasar negara adalah ...
    1. Susunan organisasi suatu Negara
    2. Membatasi tugas dan wewenang badan-badan Negara
    3. Menjaga/mengatur hubungan vertikal antara badan-badan negara
    4. Menjaga/mengatur hubungan horizontal antara badan-badan Negara
    5. Semua jawaban benar
    Jawaban : e

    Hukum dasar negara mengatur susunan organisasi suatu negara, membatasi tugas dan wewenang organ - organ (badan - badan) negara serta hubungan - hubungan baik vertikal maupun horisontal antar organ - organ (badan - badan) negara itu.

Bagian 19

1. Yang bukan merupakan dampak/ akibat dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah...
   1. Konstituante dibubarkan
   2. UUDS tidak berlaku
   3. Kembali ke UUD 1945
   4. Dibentuk DPRS
   5. Dibentuk DPAS
   Jawaban : d

   Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

   • Konstituante dibubarkan
   • UUD RI 1950 tidak berlaku
   • Dibentuk DPAS
   • Kembali ke UUD 1945
2. Yang bukan merupakan alat - alat perlengkapan MPR adalah ...
   1. Pimpinan MPR
   2. Badan pekerja MPR
   3. Pembantu MPR
   4. Komisi MPR
   5. Panitia Ad Hoc. MPR
   Jawaban : c

   Alat - alat perlengkapan MPR yaitu Pimpinan MPR, Badan pekerja MPR, Komisi MPR, dan Panitia Ad Hoc MPR.
3. Menteri - menteri negara adalah pembantu presiden. Hal tersebut diatur dalam UUD 1945, yaitu ...
   1. Pasal 18
   2. Pasal 19
   3. Pasal 17
   4. Pasal 16
   5. Pasal 12
   Jawaban : c

   Menteri - menteri negara adalah pembantu Presiden. Pernyataan tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 17.
4. Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945 sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang ...
   1. Interpelasi
   2. Budget
   3. Referendum
   4. Mosi tidak percaya
   5. Angket
   Jawaban : c

   TAP MPR No. IV/MPR/1983 mengatur mengenai referendum.
5. Penyebab utama menyerahnya Jepang kepada sekutu adalah ...
   1. Jepang tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia
   2. Jepang kehabisan bala tentara yang dihandalkan
   3. Kaisar Jepang tidak lagi menginginkan Jepang untuk berperang
   4. Pemimpin Jepang banyak yang gugur
   5. Kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat
   Jawaban : c

   Penyebab utama menyerahnya Jepang kepada Sekutu adalah kedua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Hiroshima dibom tanggal 6 Agustuss 1945 dan Nagasaki dibom tanggal 9 Agustus 1945.
6. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertama, hasil sidang tersebut adalah ...
   1. Mengesahkan UUD menjadi UUD 1945
   2. Menetapkan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden
   3. Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh suatu Komite Nasional
   4. Dibentuknya wakil rakyat yaitu DPR dan MPR
   5. A, B, dan C benar
   Jawaban : e

   Hasil sidang PPKI tanggall 18 Agustus 1945 adalah:

   • Mengesahkan UUD menjadi UUD 1945
   • Menetapkan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden
   • Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh suatu Komite Nasional.
7. Buku Max Havelaar dikarang oleh ...
   1. Van den Bosch
   2. Douwes Dekker
   3. Raffles
   4. Deandles
   5. Jp. Coen
   Jawaban : b

   Buku Max Havelar dikarang oleh Douwes Dekker/ Multatuli (nama samaran). Buku ini menceritakan penderitaan bangsa Indonesia sewaktu dilaksanakan tanam paksa.
8. Alasan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda adalah ...
   1. Mempertahankan NKRI
   2. Menciptakan kawasan damai dalam gagasan Wawasan Nusantara
   3. Melindungi kekayaan negara Indonesia
   4. Memberikan kenyamanan pemerintah untuk menindak pelanggaran laut
   5. Melindungi wilayah kepulauan RI
   Jawaban : c

   Segala sumber kakayaan yang terdapat di dalam landas kontinen Indonesia adalah milik ekslusif negara RI. Maka untuk menghindari eksploitasi kekayaan alam Indonesia maka pemerintah segera mengeluarkan Deklarasi Djuanda.
9. Untuk mendapakan keadilan pertama bagi rakyat adalah pada tingkat pengadilan negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai ...
   1. Peradilan banding dan kasasi
   2. Peradilan istimewa
   3. Peradilan KKN
   4. Peradilan perkara berat dan lebih berat
   5. Peradilan khusus
   Jawaban : a

   Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai peradilan banding dan kasasi.
10. Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku, kecuali ...
    1. Peraturan Pemerintah
    2. Keputusan Presiden
    3. Keputusan Menteri
    4. Peraturan Daerah
    5. Undang-undang produk DPR
    Jawaban : d

    Mahkamah Agung tidak tidak punya hak untuk menguji peraturan daerah.

Bagian 20

1. Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia berlangsung, yang tidak pernah mengalami perubahan adalah ...
   1. Bentuk negara
   2. Bentuk pemerintahan
   3. Corak pemerintahan
   4. Lembaga negara
   5. Sistem demokrasi
   Jawaban : e

   Sistem demokrasi yang dipakai oleh Indonesia dari dulu sampai sekarang tidak berubah.
2. Sistem pemerintahan kabinet presidensil ditandai oleh ...
   1. Kepala negaranya seorang presiden
   2. Presiden merupakan kepala pemerintahan
   3. Kedudukan kabinet sederajat dengan parlemen
   4. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam negara
   5. Adanya wakil presiden
   Jawaban : b

   Pada kabinet presidensial kepala pemerintahan dipegang oleh presiden.
3. Ada bermacam - macam istilah demokrasi, demokrasi yang meno njolkan kebebasan individu adalah ...
   1. Demokrasi langsung
   2. Demokrasi tidak langsung
   3. Demokrasi terpimpin
   4. Demokrasi liberal
   5. Demokrasi Pancasila
   Jawaban : d

   Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia atau dengan kata lain menonjolkan kebebasan individu.
4. Hukum adminstrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas, karena hukum administrasi negara adalah ...
   1. Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara
   2. Peraturan pelanggaran pegawai negeri
   3. Peraturan pemberhentian pegawai negeri
   4. Peraturan pengangkatan pegawai negeri
   5. Peraturan mengenai tugas pegawai negeri
   Jawaban : a

   Hukum administrasi negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara.
5. Proses pembuatan ketetapan MPR tahap II adalah ...
   1. Pembahasan rapat paripurna Majelis didahului dengan penjelasan
   2. Pembahasan keputusan rapat paripurna Majelis
   3. Pembahasan oleh Badan Pekerja majelis terhadap bahan-bahan
   4. Pembahasan komisi/panitia Ad Hoc terhadap hasil-hasil
   5. Pengambilan keputusan oleh rapat paripurna Majelis
   Jawaban : c

   Proses pembuatan ketetapan MPR tahap II adalah pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan - bahan yang ada.
6. Karena berhasil mengalahkan Portugis, Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi ...
   1. Batavia
   2. Jakarta
   3. Jayakarta
   4. Betawi
   5. Jawa Barat
   Jawaban : c

   Pada tanggal 22 Juni 1527 Fatahillah meresmikan nama baru untuk Sunda Kelapa, yaitu Jayakarta yang artinya Kota Kemenangan.
7. Agama Islam di Indonesia mulanya berkembang di daerah pesisir/ pantai Sumatra dan Jawa. Hal tersebut dikarenakan ...
   1. Di daerah pesisir udaranya sejuk
   2. Di daerah pesisir padat penduduknya
   3. Disebarkan melalui perdagangan laut
   4. Penduduk pesisir masih bodoh
   5. Merupakan pusat kerajaan
   Jawaban : c

   Agama Islam di Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat melalui perdagangan laut di daerah pesisir Sumatera dan Jawa.
8. Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di kota ...
   1. Amsterdam
   2. Den Haag
   3. Belgia
   4. Kolombo
   5. New York
   Jawaban : b

   KMB diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus - 2 November 1949 di kota Den Haag Belanda.
9. Finalis Tujuh Keajaiban Dunia berikut yang berasal dari Negara Spanyol adalah...
   1. Machu Picchu
   2. Acropolis
   3. Stonehenge
   4. Alhambra
   5. Timbuktu
   Jawaban : d

   Letak dari finalis Tujuh Keajaiban Dunia tersebut adalah: Machu Picchu = Peru; Acropolis = Yunani; Stonehenge = Skotlandia; Alhambra = Spanyol; Timbuktu = Mali.
10. Yang bukan merupakan negara bagian Amerika Serikat adalah ...
    1. Idaho
    2. Wyoming
    3. Roskilde
    4. Delaware
    5. Colorado
    Jawaban : c

    Roskilde tidak termasuk negara bagian Amerika Serikat, melainkan termasuk dalam wilayah Kerajaan Denmark.

Bagian 21

1. Lagu daerah Potong Bebek Angsa berasal dari Provinsi ...
   1. Nusa Tenggara Barat
   2. Nusa Tenggara Timur
   3. Maluku
   4. Papua
   5. Kalimantan Barat
   Jawaban : b

   Potong bebek angsa adalah salah satu lagu daerah yang berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Perang Dunia I berakhir pada tahun ...
   1. 1914
   2. 1916
   3. 1918
   4. 1921
   5. 1924
   Jawaban : c

   Perang Dunia I berlangsung pada tahun 1914 sampai tahun 1918.
3. PBI adalah organisasi Nasional untuk olahraga ...
   1. Bowling
   2. Bridge
   3. Bulutangkis
   4. Baseball
   5. Berkuda
   Jawaban : a

   PBI yang mempunyai kepanjangan Persatuan Bowling Indonesia adalah organisasi nasional untuk olehraga bowling.
4. Kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan jaya. Hal tersebut dikarenakan ...
   1. Mempunyai armada laut yang kuat dan hidup dari perdagangan laut
   2. Mengadakan hubungan dagang dengan berbagai negara
   3. Menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara
   4. Letak persimpangan jalur perdagangan antara India dan Cina
   5. Memiliki raja yang berkuasa
   Jawaban : a

   Sriwijaya sebagai kerajaan maritim karena mempunyai armada laut yang kuat, sehingga Sriwijaya berhasil menguasai lautan dan memberi jaminan keamanan jalur pelayaran bagi kapal - kapal dagang yang melintas di Selat Malaka.
5. Tujuan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di antaranya ...
   1. Ikut mengawasi perdamaian dunia
   2. Mempererat serta menggalang persatuan
   3. Mempersatukan kerja sama bangsa-bangsa Asia
   4. Mempererat serta menggalang persatuan dan ikut mengawasi perdamaian dunia
   5. Meredakan ketegangan antara blok Barat dan Timur
   Jawaban : c

   Tujuan diadakannya KAA adalah:

   • Memajukan kerja sama bangsa - bangsa Asia.
   • Membicarakan masalah - masalah yang menyangkut ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
   • Membicarakan masalah yang menyangkut kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme.
6. Setelah Perang Dunia II berakhir, muncul dua kekuatan, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh negara ...
   1. Inggris
   2. Perancis
   3. Amerika Serikat
   4. Kanada
   5. Belanda
   Jawaban : c

   Blok Barat dipimpin oleh Negara Amerika Serikat dan Blok Timur dipimpin oleh Negara Uni Soviet.
7. Sebagian naskah kuno dari Provinsi Lampung diketahui justru tersimpan di lembaga - lembaga asing di luar negeri. Penambahan koleksi benda - benda bersejarah di museum negeri Lampung terkendala terbatasnya dana. Hal itu diungkapkan Pulung Swandaru, Kepala Museum Negeri Lampung Ruwai Jurai. Ia prihatin dengan kenyataan, ternyata banyak naskah kuno Lampung serta benda bersejarah lainnya yang dikoleksi bangsa asing.
   Berdasarkan teks di atas unsur what (apa) yang tersurat di dalamnya adalah ...
   1. Keprihatinan terhadap naskah kuno Lampung
   2. Museum negeri Lampung menyimpan naskah kuno asing
   3. Naskah kuno Lampung sebagian tersimpan di luar negeri
   4. Naskah kuno Lampung mamakai bahasa asing
   5. Penyesalan karena naskah kuno Lampung ada di luar negeri
   Jawaban : c

   Unsur what (apa) yang terdapat dalam teks tersebut adalah "naskah kuno Lampung sebagian tersimpan di luar negeri." Hal ini juga telah diungkapapkan dalam teks.
8. Kalimat berikut ini adalah baku, kecuali ...
   1. Berdasarkan data Pemprov Lampung, naskah - naskah kuno ini tersebar di Belanda, Denmark, Inggris, dan Jerman
   2. Di Leiden, setidaknya ada 5 buah naskah kuno yang disimpan bersama - sama koleksi dari Maluku
   3. Anggaran pengadaan koleksi baru benda bersejarah di museum ini hanya Rp 40 – 70 juta per tahun
   4. Penambahan koleksi benda - benda bersejarah di museum negeri Lampung terkendala terbatasnya dana
   5. Ia mencontohkan, pernah suatu ketika pihaknya berniat membeli uang sakuan eks karasudenan Lampung tahun 1958
   Jawaban : c

   Kalimat yang tidak baku adalah Anggaran pengadaan koleksi baru benda bersejarah di museum ini hanya Rp 40 - 70 juta per tahun. Seharusnya ditulis "pertahun" (disambung).
9. Akar tanaman bakau melengkung besar - besar.
   Kata reduplikasi berikut yang bermakna sama dengan kata reduplikasi dalam kalimat tersebut adalah ...
   1. Program KB membatasi jumlah anak - anak dalam suatu keluarga
   2. Aku tidak menerima telepon bila ada yang menghubungiku malam - malam
   3. Lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri tidak kalah pintar - pintar dengan lulusan luar negeri
   4. Pada jam istirahat, kami membeli makanan kecil dan lauk pauk di kantin kantor
   5. Bila ada maunya, gadis kecil itu bermanja - manja pada ibunya
   Jawaban : c

   Kata reduplikasi besar - besar bermakna kualitas. Kata reduplikasi dalam kalimat sama adalah kata reduplikasi dalam kalimat “Lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri tidak kalah pintar - pintar dengan lulusan luar negeri.”
10. Penulisan nama dan gelar yang benar adalah ...
    1. Sutinah Pertiwi, S. H.
    2. Moh Indrawan Setyo Hadi M. Pd.
    3. Hj Rusti Sariringsih.
    4. Dr. Laila Sari Devi
    5. Rusli Hadiningrat, S. S
    Jawaban : d

    Penulisan nama dan gelar yang benar adalah:

    • Huruf pertama tiap unsur diawali dengan huruf kapital.
    • Penulisan gelar yang diikuti nama disingkat.
    • Penulisan gelar yang tidak diikuti nama tidak diawali dengan huruf kapital.
    • Singkatan nama, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikut dengan tanda titik.

    Penulisan yang benar adalah Dr. Laila Sari Devi.

Bagian 22

1. Hari Kesaktian Pancasila diperingati pada tanggal ...
   1. 18 Agustus
   2. 1 September
   3. 31 September
   4. 1 Oktober
   5. 31 Oktober
   Jawaban : d

   Hari Kesaktian Pancasila diperingati pada tanggal 1 Oktober.
2. Sila pertama dari Pancasila dilambangkan dengan gambar ,,,
   1. Pohon beringin
   2. Rantai
   3. Padi dan kapas
   4. Bintang
   5. Kepala banteng
   Jawaban : d

   Lambang Garuda Pancasila:

   • Sila 1 : Bintang
   • Sila 2 : Rantai
   • Sila 3 : Pohon Beringin
   • Sila 4 : Kepala Banteng
   • Sila 5 : Padi dan Kapas
3. Sila kedua dari Pancasila dilambangkan dengan gambar ,,,
   1. Pohon beringin
   2. Rantai
   3. Padi dan kapas
   4. Bintang
   5. Kepala banteng
   Jawaban : b

   Lambang Garuda Pancasila:

   • Sila 1 : Bintang
   • Sila 2 : Rantai
   • Sila 3 : Pohon Beringin
   • Sila 4 : Kepala Banteng
   • Sila 5 : Padi dan Kapas
4. Sila ketiga dari Pancasila dilambangkan dengan gambar ,,,
   1. Pohon beringin
   2. Rantai
   3. Padi dan kapas
   4. Bintang
   5. Kepala banteng
   Jawaban : a

   Lambang Garuda Pancasila:

   • Sila 1 : Bintang
   • Sila 2 : Rantai
   • Sila 3 : Pohon Beringin
   • Sila 4 : Kepala Banteng
   • Sila 5 : Padi dan Kapas
5. Sila keempat dari Pancasila dilambangkan dengan gambar ,,,
   1. Pohon beringin
   2. Rantai
   3. Padi dan kapas
   4. Bintang
   5. Kepala banteng
   Jawaban : e

   Lambang Garuda Pancasila:

   • Sila 1 : Bintang
   • Sila 2 : Rantai
   • Sila 3 : Pohon Beringin
   • Sila 4 : Kepala Banteng
   • Sila 5 : Padi dan Kapas
6. Sila kelima dari Pancasila dilambangkan dengan gambar ,,,
   1. Pohon beringin
   2. Rantai
   3. Padi dan kapas
   4. Bintang
   5. Kepala banteng
   Jawaban : c

   Lambang Garuda Pancasila:

   • Sila 1 : Bintang
   • Sila 2 : Rantai
   • Sila 3 : Pohon Beringin
   • Sila 4 : Kepala Banteng
   • Sila 5 : Padi dan Kapas
7. Jumlah bulu pada ekor Garuda Pancasila adalah ...
   1. 45
   2. 19
   3. 8
   4. 17
   5. 7
   Jawaban : c

   Jumlah bulu pada Garuda melambangkan tanggal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia; 17 bulu pada masing-masing sayap, 8 bulu ekor, 19 bulu pangkal ekor (di bawah perisai, di atas ekor), dan 45 bulu leher; semuanya melambangkan 17-8-1945.
8. Jumlah bulu pada sayap Garuda Pancasila adalah ...
   1. 45
   2. 19
   3. 8
   4. 17
   5. 7
   Jawaban : d

   Jumlah bulu pada Garuda melambangkan tanggal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia; 17 bulu pada masing-masing sayap, 8 bulu ekor, 19 bulu pangkal ekor (di bawah perisai, di atas ekor), dan 45 bulu leher; semuanya melambangkan 17-8-1945.
9. Jumlah bulu pada kaki Garuda Pancasila adalah ...
   1. 45
   2. 19
   3. 8
   4. 17
   5. 7
   Jawaban : b

   Jumlah bulu pada Garuda melambangkan tanggal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia; 17 bulu pada masing-masing sayap, 8 bulu ekor, 19 bulu pangkal ekor (di bawah perisai, di atas ekor), dan 45 bulu leher; semuanya melambangkan 17-8-1945.
10. Jumlah bulu pada leher Garuda Pancasila adalah ...
    1. 45
    2. 19
    3. 8
    4. 17
    5. 7
    Jawaban : a

    Jumlah bulu pada Garuda melambangkan tanggal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia; 17 bulu pada masing-masing sayap, 8 bulu ekor, 19 bulu pangkal ekor (di bawah perisai, di atas ekor), dan 45 bulu leher; semuanya melambangkan 17-8-1945.

Bagian 23

1. Garis tebal pada perisai Garuda Pancasila melambangkan ...
   1. Garis Kejayaan
   2. Garis Kemerdekaan
   3. Garis Pertahanan
   4. Garis Khatulistiwa
   5. Garis Persatuan
   Jawaban : d

   Garis tebal pada perisai Garuda Pancasila melambangkan garis khatulistiwa.
2. Kepala Garuda Pancasila menghadap ke kanan untuk melambangkan ...
   1. Kesopanan
   2. Kebaikan dan kebenaran
   3. Kekudusan
   4. Kemasyuran
   5. Keagungan
   Jawaban : b

   Kepala "Burung Garuda" digambar menghadap ke kanan karena melambangkan kebaikan dan kebenaran. Lambang "�Burung Garuda" diadaptasi dari kendaraan Batara Wisnu dalam pewayangan yaitu Garudeya. Dalam pergelaran wayang juga, tokoh-tokoh baik ditempatkan di sebelah kanan. Sedangkan tokoh jahat di sebelah kiri. Sehingga "Burung Garuda" menoleh ke kanan menyimbolkan bangsa Indonesia untuk selalu mengarah kepada kebaikan dan pencapaian yang lebih baik.
3. Warna emas pada Garuda Pancasila melambangkan ...
   1. Kejayaan
   2. Keberanian
   3. Kesucian
   4. Kemerdekaan
   5. Kebaikan
   Jawaban : a

   Warna kuning emas melambangkan bangsa yang besar dan berjiwa priyagung sejati.
4. Perisai pada Garuda Pancasila melambangkan ...
   1. Berani
   2. Gagah
   3. Pemimpin
   4. Kemasyuran
   5. Pertahanan
   Jawaban : e

   Perisai pada Garuda Pancasila melambangkan kekuatan/pertahanan.
5. Lambang "�Burung Garuda" diadaptasi dari kendaraan ... dalam pewayangan yaitu Garudeya.
   1. Batara Wisnu
   2. Dewa Siwa
   3. Mpu Tantular
   4. Mpu Prapanca
   5. Dewi Sartika
   Jawaban : a

   Lambang "�Burung Garuda" diadaptasi dari kendaraan Batara Wisnu dalam pewayangan yaitu Garudeya.
6. Pencetus Burung Garuda sebagai lambang negara adalah ...
   1. Soekarno
   2. Sultan Hamid II
   3. Moh Hatta
   4. Natsir
   5. Priyono
   Jawaban : b

   Saat Sultan Hamid II menjabat sebagai Menteri Negara Zonder Portofolio dan selama jabatan menteri negara itu pula dia ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara.
7. Muhammad Yamin memberikan usulan dasar negara pada tanggal ...
   1. 28 Mei 1945
   2. 29 Mei 1945
   3. 30 Mei 1945
   4. 31 Mei 1945
   5. 1 Juni 1945
   Jawaban : b

   Berikut ini adalah tokok-tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI:

   • Muh. Yamin : 29 Mei 1945
   • Soepomo : 31 Mei 1945
   • Soekarno 1 Juni 1945
8. Soepomo memberikan usulan dasar negara pada tanggal ...
   1. 28 Mei 1945
   2. 29 Mei 1945
   3. 30 Mei 1945
   4. 31 Mei 1945
   5. 1 Juni 1945
   Jawaban : d

   Berikut ini adalah tokok-tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI:

   • Muh. Yamin : 29 Mei 1945
   • Soepomo : 31 Mei 1945
   • Soekarno 1 Juni 1945
9. Soekarno memberikan usulan dasar negara pada tanggal ...
   1. 28 Mei 1945
   2. 29 Mei 1945
   3. 30 Mei 1945
   4. 31 Mei 1945
   5. 1 Juni 1945
   Jawaban : e

   Berikut ini adalah tokok-tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI:

   • Muh. Yamin : 29 Mei 1945
   • Soepomo : 31 Mei 1945
   • Soekarno 1 Juni 1945
10. Hari lahirnya Pancasila ditetapkan pada tanggal ...
    1. 28 Mei
    2. 29 Mei
    3. 1 Juni
    4. 31 Juni
    5. 1 Juli
    Jawaban : c

    Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (bahasa Indonesia: "Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan") pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal "Pancasila" pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan "Lahirnya Pancasila" oleh mantan Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPK tersebut.

Bagian 24

1. Menjelang kekalahan Tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai, yang dalam bahasa Indonesia disebut ...
   1. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
   2. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
   3. Panitia Delapan
   4. Panitia Sembilan
   5. Tiga Serangkai
   Jawaban : b

   Menjelang kekalahan Tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai (bahasa Indonesia: "Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan" atau BPUPK, yang kemudian menjadi BPUPKI, dengan tambahan "Indonesia").
2. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal ...
   1. 28 Mei - 1 Juni 1945
   2. 28 Mei - 31 Juni 1945
   3. 29 Mei - 31 Mei 1945
   4. 29 Mei - 1 Juni 1945
   5. 1 Juni - 31 Juli 1945
   Jawaban : d

   BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei (yang nantinya selesai tanggal 1 Juni 1945). Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara.
3. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di ...
   1. Gedung Chuo Sangi In
   2. Gedung Bakteriologi
   3. Pengangsaan Timur
   4. Istana Negara
   5. Jalan Proklamasi
   Jawaban : a

   Sidang pertama BPUPKI ini diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6.
4. Sidang pertama BPUPKI diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan ...
   1. Gedung Proklamasi
   2. Istana Kepresidenan
   3. Istana Negara
   4. Gedung Perintis Kemerdekaan
   5. Gedung Pancasila
   Jawaban : e

   Rapat pertama ini diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad (bahasa Indonesia: "Perwakilan Rakyat").
5. BPUPKI mengadakan sidang pertamanya di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad, yang artinya ...
   1. Gedung Pancasila
   2. Gedung Kemerdekaan
   3. Gedung Rapat
   4. Gedung Perwakilan Rakyat
   5. Gedung Pemerintahan
   Jawaban : d

   Gedung Volksraad (bahasa Indonesia : perwakilan rakyat).
6. Berikut ini yang bukan merupakan anggota Panitia Sembilan adalah ...
   1. Ir. Soekarno
   2. Sultan Hamid II
   3. Mohammad Hatta
   4. Abikoesno Tjokrosoejoso
   5. Agus Salim
   Jawaban : b

   Anggota Panitia Sembilan, terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso,Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin.
7. Dibawah ini adalah anggota-anggota Panitia Sembilan, kecuali ...
   1. Wahid Hasjim
   2. Mohammad Yamin
   3. Abdul Kahar Muzakir
   4. Abikoesno Tjokrosoejoso
   5. Soepomo
   Jawaban : e

   Anggota Panitia Sembilan, terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin.
8. Ketua BPUPKI adalah ...
   1. Radjiman Wedyodiningrat
   2. Mohammad Yamin
   3. Soekarno
   4. Moh Hatta
   5. Sultan Hamid II
   Jawaban : a

   BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.
9. Wakil ketua BPUPKI yang merupakan orang jepang adalah ...
   1. Hirohito
   2. Masuda Toyohiko
   3. Ichibangase Yosio
   4. Kabashima
   5. Sakae Oba
   Jawaban : c

   BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.
10. Wakil ketua BPUPKI yang merupakan penduduk pribumi adalah ...
    1. Moh Hatta
    2. Moh Yamin
    3. Soepomo
    4. A. A. Maaramis
    5. Raden Pandji Soeroso
    Jawaban : e

    BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.

Bagian 25

1. BPUPKI dibentuk pada tanggal ...
   1. 1 Februari 1945
   2. 28 Februari 1945
   3. 1 Maret 1945
   4. 28 Maret 1945
   5. 1 April 1945
   Jawaban : c

   Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbii Chōsakai) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito.
2. BPUPKI dibubarkan pada tanggal ...
   1. 1 Juni 1945
   2. 7 Agustus 1945
   3. 1 Maret 1945
   4. 18 Agustus 1945
   5. 22 Agustus 1945
   Jawaban : b

   Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
3. Jumlah anggota BPUPKI adalah ... orang.
   1. 37
   2. 48
   3. 62
   4. 74
   5. 97
   Jawaban : c

   BPUPKI beranggotakan 62 orang.
4. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut ...
   1. Dokuritsu Junbi Chosakai
   2. Dokuritsu Junbi Sakai
   3. Dokuritsu Junbi Nikai
   4. Dokuritsu Junbi Inkai
   5. Dokuritsu Junbi Lakai
   Jawaban : d

   Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai.
5. PPKI dibentuk pada tanggal ...
   1. 1 Agustus 1945
   2. 6 Agustus 1945
   3. 7 Agustus 1945
   4. 18 Agustus 1945
   5. 22 Agustus 1945
   Jawaban : c

   Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai.
6. Anggota PPKI berjumlah ... orang.
   1. 8
   2. 9
   3. 62
   4. 45
   5. 21
   Jawaban : e

   Anggota PPKI berjumlah 21 orang, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda, terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa.
7. Selain menjadi wakil ketua BPUPKI, ... juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI (semacam sekretariat).
   1. Raden Pandji Soeroso
   2. Dr. Radjiman Wedyodiningrat
   3. Moh Hatta
   4. Soekarno
   5. Moh Yamin
   Jawaban : a

   Selain menjadi ketua muda, Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI (semacam sekretariat) dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo.
8. BPUPKI sendiri beranggotakan 69 orang, yang terdiri dari: 62 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang. Peran 7 orang istimewa Jepang ini adalah ...
   1. Sebagai penengah jika ada permasalahan
   2. Sebagai pembuat keputusan
   3. Memberikan nasihat atas permasalahan yang dibahas
   4. Sebagai pengamat
   5. Sebagai komentator
   Jawaban : d

   BPUPKI sendiri beranggotakan 69 orang, yang terdiri dari: 62 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja).
9. Pada masanya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak ...
   1. 1 kali
   2. 2 kali
   3. 3 kali
   4. 4 kali
   5. 5 kali
   Jawaban : b

   BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 - 14 Juli 1945.
10. Yang menjadi salah satu bahasan sidang pertama BPUPKI adalah ...
    1. Alat negara
    2. Sistem pemerintahan negara
    3. Rumusan dasar negara
    4. Rumusan Lambang Negara
    5. UUD
    Jawaban : c

    BPUPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara "Indonesia Merdeka" serta merumuskan dasar negara Indonesia.

Bagian 26

1. Berikut ini yang merupakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara menurut Mohammad Yamin adalah ...
   1. Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat
   2. Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial
   3. Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa
   4. Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Peri Kesosialan
   5. Kesejahteraan Sosial, Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi
   Jawaban : a

   Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut :

   • Moh Yamin : Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat
   • Soepomo : Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial
   • Soekarno : Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Berikut ini yang merupakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara menurut Soepomo adalah ...
   1. Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat
   2. Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial
   3. Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa
   4. Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Peri Kesosialan
   5. Kesejahteraan Sosial, Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi
   Jawaban : b

   Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut :

   • Moh Yamin : Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat
   • Soepomo : Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial
   • Soekarno : Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Berikut ini yang merupakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara menurut Soekarno adalah ...
   1. Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat
   2. Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial
   3. Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa
   4. Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Peri Kesosialan
   5. Kesejahteraan Sosial, Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi
   Jawaban : c

   Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut :

   • Moh Yamin : Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat
   • Soepomo : Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial
   • Soekarno : Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa
4. Salah satu penjabaran dari Trisila menurut Soekarno, yaitu ...
   1. Ketuhanan Yang Maha Esa
   2. Ketuhanan Yang Berkebudayaan
   3. Nasionalisme
   4. Demokrasi
   5. Gotong-royong
   Jawaban : e

   Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah "Pancasila", masih menurut dia bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi "Trisila" (Tiga Sila), yaitu: "1. Sosionasionalisme; 2. Sosiodemokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan".
5. "Ekasila" (Satu Sila), yaitu merupakan sila ...
   1. Sosionasionalisme
   2. Gotong-Royong
   3. Musyawarah
   4. Demokrasi
   5. Kemanusiaan
   Jawaban : b

   Menurut Ir. Soekarno lagi, Trisila bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai "Ekasila" (Satu Sila), yaitu merupakan sila: “Gotong-Royong”. Ini merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka "satu-kesatuan", yang tak terpisahkan satu dengan lainnya.
6. Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya merupakan pengertian dari dimensi Pancasila ...
   1. Realita
   2. Idealisme
   3. Fleksibilitas
   4. Instrumental
   5. Praksis
   Jawaban : c

   3 Dimensi Ideologi Pancasila:

   • Dimensi Realita, artinya nilai-nilai dasar yang tercamtum di ideologi tersebut mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat dimana ideologi itu ada untuk pertama kalinya.
   • Dimensi Idealisme, artinya kualitas ideologi yang tercamtum dalam nilai dasar tersebut bisa memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik.
   • Dimensi Fleksibilitas, artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya.
7. Nilai-nilai dasar yang tercamtum di ideologi tersebut mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat dimana ideologi itu ada untuk pertama kalinya, hal tersebut merupakan dimensi Pancasila ...
   1. Realita
   2. Idealisme
   3. Fleksibilitas
   4. Instrumental
   5. Praksis
   Jawaban : a

   3 Dimensi Ideologi Pancasila:

   • Dimensi Realita, artinya nilai-nilai dasar yang tercamtum di ideologi tersebut mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat dimana ideologi itu ada untuk pertama kalinya.
   • Dimensi Idealisme, artinya kualitas ideologi yang tercamtum dalam nilai dasar tersebut bisa memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik.
   • Dimensi Fleksibilitas, artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya.
8. Pancasila mengandung harapan-harapan dan cita-cita di berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai masyarakat, hal tersebut merupakan dimensi Pancasila ...
   1. Realita
   2. Idealisme
   3. Fleksibilitas
   4. Instrumental
   5. Praksis
   Jawaban : b

   3 Dimensi Ideologi Pancasila:

   • Dimensi Realita, artinya nilai-nilai dasar yang tercamtum di ideologi tersebut mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat dimana ideologi itu ada untuk pertama kalinya.
   • Dimensi Idealisme, artinya kualitas ideologi yang tercamtum dalam nilai dasar tersebut bisa memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik.
   • Dimensi Fleksibilitas, artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya.
9. Seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara disebut ...
   1. Rencana Pembangunan
   2. Peraturan Perundang-undangan
   3. Nilai
   4. Norma
   5. Ideologi
   Jawaban : e

   Ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.
10. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Logos artinya pengetahuan, sedangkan idea artinya ...
    1. Perbuatan
    2. Pemikiran
    3. Pengukuran
    4. Perumusan
    5. Pengakuan
    Jawaban : b

    Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya pemikiran, konsep atau gagasan. Logos artinya pengetahuan.

Bagian 27

1. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya pemikiran, konsep atau gagasan. Logos artinya ...
   1. Pandangan
   2. Penelitian
   3. Pengakuan
   4. Pengetahuan
   5. Perumusan
   Jawaban : d

   Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya pemikiran, konsep atau gagasan. Logos artinya pengetahuan.
2. Paham yang mengutamakan kebebasan individu sebagai pangkal kebahagiaan hidup adalah ...
   1. Liberalisme
   2. Sosialisme
   3. Kapitalisme
   4. Fasisme
   5. Anarkisme
   Jawaban : a

   Jenis-jenis ideologi yang berlaku di dunia:

   • Liberalisme merupakan paham yang mengutamakan kebebasan individu sebagai pangkal kebahagiaan hidup.
   • Sosialisme atau Komunisme adalah merupakan suatu paham yang menghendaki segala sesuatu itu harus diatur bersama, dan hasilnya pun harus bersama-sama pula. Dengan menggunakan cara itu, tidak akan terjadi satu pihak yang sangat berlebihan dan dilain pihak pihak sangat kekurangan. Maka dengan begitu lahirlah semboyan "sama rata sama rasa".
   • Kapitalisme atau Kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta.
   • Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara.
   • Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.
   • Pancasila sebagal dasar negara, mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut.
   • Demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dan untuk rakyat.
3. Paham yang menghendaki segala sesuatu itu harus diatur bersama, dan hasilnya pun harus bersama-sama pula adalah ...
   1. Liberalisme
   2. Sosialisme
   3. Kapitalisme
   4. Fasisme
   5. Anarkisme
   Jawaban : b

   Jenis-jenis ideologi yang berlaku di dunia:

   • Liberalisme merupakan paham yang mengutamakan kebebasan individu sebagai pangkal kebahagiaan hidup.
   • Sosialisme atau Komunisme adalah merupakan suatu paham yang menghendaki segala sesuatu itu harus diatur bersama, dan hasilnya pun harus bersama-sama pula. Dengan menggunakan cara itu, tidak akan terjadi satu pihak yang sangat berlebihan dan dilain pihak pihak sangat kekurangan. Maka dengan begitu lahirlah semboyan "sama rata sama rasa".
   • Kapitalisme atau Kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta.
   • Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara.
   • Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.
   • Pancasila sebagal dasar negara, mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut.
   • Demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dan untuk rakyat.
4. Paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya adalah ...
   1. Liberalisme
   2. Sosialisme
   3. Kapitalisme
   4. Fasisme
   5. Anarkisme
   Jawaban : c

   Jenis-jenis ideologi yang berlaku di dunia:

   • Liberalisme merupakan paham yang mengutamakan kebebasan individu sebagai pangkal kebahagiaan hidup.
   • Sosialisme atau Komunisme adalah merupakan suatu paham yang menghendaki segala sesuatu itu harus diatur bersama, dan hasilnya pun harus bersama-sama pula. Dengan menggunakan cara itu, tidak akan terjadi satu pihak yang sangat berlebihan dan dilain pihak pihak sangat kekurangan. Maka dengan begitu lahirlah semboyan "sama rata sama rasa".
   • Kapitalisme atau Kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta.
   • Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara.
   • Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.
   • Pancasila sebagal dasar negara, mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut.
   • Demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dan untuk rakyat.
5. Paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi adalah ...
   1. Liberalisme
   2. Sosialisme
   3. Kapitalisme
   4. Fasisme
   5. Anarkisme
   Jawaban : d

   Jenis-jenis ideologi yang berlaku di dunia:

   • Liberalisme merupakan paham yang mengutamakan kebebasan individu sebagai pangkal kebahagiaan hidup.
   • Sosialisme atau Komunisme adalah merupakan suatu paham yang menghendaki segala sesuatu itu harus diatur bersama, dan hasilnya pun harus bersama-sama pula. Dengan menggunakan cara itu, tidak akan terjadi satu pihak yang sangat berlebihan dan dilain pihak pihak sangat kekurangan. Maka dengan begitu lahirlah semboyan "sama rata sama rasa".
   • Kapitalisme atau Kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta.
   • Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara.
   • Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.
   • Pancasila sebagal dasar negara, mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut.
   • Demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dan untuk rakyat.
6. Paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan adalah ...
   1. Liberalisme
   2. Sosialisme
   3. Kapitalisme
   4. Fasisme
   5. Anarkisme
   Jawaban : e

   Jenis-jenis ideologi yang berlaku di dunia:

   • Liberalisme merupakan paham yang mengutamakan kebebasan individu sebagai pangkal kebahagiaan hidup.
   • Sosialisme atau Komunisme adalah merupakan suatu paham yang menghendaki segala sesuatu itu harus diatur bersama, dan hasilnya pun harus bersama-sama pula. Dengan menggunakan cara itu, tidak akan terjadi satu pihak yang sangat berlebihan dan dilain pihak pihak sangat kekurangan. Maka dengan begitu lahirlah semboyan "sama rata sama rasa".
   • Kapitalisme atau Kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta.
   • Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara.
   • Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.
   • Pancasila sebagal dasar negara, mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut.
   • Demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dan untuk rakyat.
7. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni "demos" yang artinya ... dan kata "kratos" yang artinya pemerintahan.
   1. Wakil rakyat
   2. Pemerintah
   3. Rakyat
   4. Wilayah
   5. Kedaulatan
   Jawaban : c

   Demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dan untuk rakyat. Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni "demos" yang artinya rakyat dan kata "kratos" yang artinya pemerintahan.
8. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni "demos" yang artinya rakyat dan kata "kratos" yang artinya ...
   1. Kedaulatan
   2. Pemerintahan
   3. Kekuasaan
   4. Perataan
   5. Kemakmuran
   Jawaban : b

   Demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dan untuk rakyat. Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni "demos" yang artinya rakyat dan kata "kratos" yang artinya pemerintahan.
9. Pancasila menjadi petunjuk atau pedoman diberbagai kegiatan kehidupan untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia merupakan pengertian dari Pancasila sebagai ...
   1. Pandangan hidup
   2. Dasar negara
   3. Ideologi
   4. Norma
   5. Aturan dasar
   Jawaban : a

   Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang berarti bahwa pancasila menjadi petunjuk atau pedoman diberbagai kegiatan kehidupan untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia.
10. Panitia Sembilan diketuai oleh ...
    1. Dr. Radjiman Wedyodiningrat
    2. Soekarno
    3. A. A. Maaramis
    4. Moh Yamin
    5. Moh Hatta
    Jawaban : b

    Anggota Panitia Sembilan, terdiri dari Ir. Soekarno (Ketua), Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso,Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin.

Bagian 28

1. Piagam Jakarta dihasilkan pada tanggal ...
   1. 1 Maret 1945
   2. 31 April 1945
   3. 1 Juni 1945
   4. 22 Juni 1945
   5. 10 Juli 1945
   Jawaban : c

   Panitia Sembilan pimpinan Ir. Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945 telah menghasilkan "Piagam Jakarta" atau Jakarta Charter yang didalamnya tercantum rumusan Dasar Negara.
2. Siapakah yang memberikan nama Piagam Jakarta?
   1. Soekarno
   2. Moh Hatta
   3. Abdul Kahar Muzakir
   4. Abikoesno Tjokrosoejoso
   5. Moh Yamin
   Jawaban : e

   Panitia Sembilan bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Moh. Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
3. Hingga saat ini, UUD 1945 sudah diamandemen sebanyak ... kali.
   1. 1
   2. 2
   3. 3
   4. 4
   5. 5
   Jawaban : d

   UUD 1945 sudah diamandemen 4 kali, yaitu:

   • Amandemen I (19 Oktober 1999)
   • Amandemen II (18 Agustus 2000)
   • Amandemen III (9 November 2001)
   • Amandemen IV (10 Agustus 2002)
4. Setiap orang yang tersangkut perkara hukum wajib diberi bantuan hukum. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah ...
   1. Equality before the law
   2. Legal assistance
   3. Presumption of innocence
   4. Examining judge
   5. Error in persona
   Jawaban : b

   istilah-istilah hukum:

   • Equality before the law : Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada perbedaan perlakuan.
   • Legal assistance : Setiap orang yang tersangkut perkara hukum wajib diberi bantuan hukum.
   • Presumption of innocence = Asas praduga tak bersalah: Dinyatakan bersalah jika sudah ada putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
   • Desentralisasi : Penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (secara vertikal)
   • Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah.
   • Error in persona : Mengadili dan menghukum orang yang tidak bersalah.
   • Examining judge : mengawasi sah atau tidaknya suatu upaya paksa.
   • Double joepardy : Seseorang tidak boleh diadili/dihukum 2x untuk kasus yang sama.
   • Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
   • Azas legalitas : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
5. Asas praduga tak bersalah: Dinyatakan bersalah jika sudah ada putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah ...
   1. Equality before the law
   2. Legal assistance
   3. Presumption of innocence
   4. Examining judge
   5. Error in persona
   Jawaban : c

   istilah-istilah hukum:

   • Equality before the law : Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada perbedaan perlakuan.
   • Legal assistance : Setiap orang yang tersangkut perkara hukum wajib diberi bantuan hukum.
   • Presumption of innocence = Asas praduga tak bersalah: Dinyatakan bersalah jika sudah ada putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
   • Desentralisasi : Penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (secara vertikal)
   • Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah.
   • Error in persona : Mengadili dan menghukum orang yang tidak bersalah.
   • Examining judge : mengawasi sah atau tidaknya suatu upaya paksa.
   • Double joepardy : Seseorang tidak boleh diadili/dihukum 2x untuk kasus yang sama.
   • Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
   • Azas legalitas : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
6. Mengadili dan menghukum orang yang tidak bersalah. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah ...
   1. Equality before the law
   2. Legal assistance
   3. Presumption of innocence
   4. Examining judge
   5. Error in persona
   Jawaban : e

   istilah-istilah hukum:

   • Equality before the law : Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada perbedaan perlakuan.
   • Legal assistance : Setiap orang yang tersangkut perkara hukum wajib diberi bantuan hukum.
   • Presumption of innocence = Asas praduga tak bersalah: Dinyatakan bersalah jika sudah ada putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
   • Desentralisasi : Penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (secara vertikal)
   • Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah.
   • Error in persona : Mengadili dan menghukum orang yang tidak bersalah.
   • Examining judge : mengawasi sah atau tidaknya suatu upaya paksa.
   • Double joepardy : Seseorang tidak boleh diadili/dihukum 2x untuk kasus yang sama.
   • Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
   • Azas legalitas : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
7. Mengawasi sah atau tidaknya suatu upaya paksa. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah ...
   1. Equality before the law
   2. Legal assistance
   3. Presumption of innocence
   4. Examining judge
   5. Error in persona
   Jawaban : d

   istilah-istilah hukum:

   • Equality before the law : Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada perbedaan perlakuan.
   • Legal assistance : Setiap orang yang tersangkut perkara hukum wajib diberi bantuan hukum.
   • Presumption of innocence = Asas praduga tak bersalah: Dinyatakan bersalah jika sudah ada putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
   • Desentralisasi : Penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (secara vertikal)
   • Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah.
   • Error in persona : Mengadili dan menghukum orang yang tidak bersalah.
   • Examining judge : mengawasi sah atau tidaknya suatu upaya paksa.
   • Double joepardy : Seseorang tidak boleh diadili/dihukum 2x untuk kasus yang sama.
   • Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
   • Azas legalitas : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
8. Seseorang tidak boleh diadili/dihukum 2x untuk kasus yang sama. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah ...
   1. Equality begore the law
   2. Double joepardy
   3. Legal assistance
   4. Error in persona
   5. Examining judge
   Jawaban : b

   istilah-istilah hukum:

   • Equality before the law : Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada perbedaan perlakuan.
   • Legal assistance : Setiap orang yang tersangkut perkara hukum wajib diberi bantuan hukum.
   • Presumption of innocence = Asas praduga tak bersalah: Dinyatakan bersalah jika sudah ada putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
   • Desentralisasi : Penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (secara vertikal)
   • Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah.
   • Error in persona : Mengadili dan menghukum orang yang tidak bersalah.
   • Examining judge : mengawasi sah atau tidaknya suatu upaya paksa.
   • Double joepardy : Seseorang tidak boleh diadili/dihukum 2x untuk kasus yang sama.
   • Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
   • Azas legalitas : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
9. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada perbedaan perlakuan. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah ...
   1. Equality begore the law
   2. Legal assistance
   3. Presumption of innocence
   4. Examining judge
   5. Error in persona
   Jawaban : a

   istilah-istilah hukum:

   • Equality before the law : Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada perbedaan perlakuan.
   • Legal assistance : Setiap orang yang tersangkut perkara hukum wajib diberi bantuan hukum.
   • Presumption of innocence = Asas praduga tak bersalah: Dinyatakan bersalah jika sudah ada putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
   • Desentralisasi : Penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (secara vertikal)
   • Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah.
   • Error in persona : Mengadili dan menghukum orang yang tidak bersalah.
   • Examining judge : mengawasi sah atau tidaknya suatu upaya paksa.
   • Double joepardy : Seseorang tidak boleh diadili/dihukum 2x untuk kasus yang sama.
   • Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
   • Azas legalitas : Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
10. Penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (secara vertikal) disebut ...
    1. Desentralisasi
    2. Dekonsentrasi
    3. Tugas pembantuan
    4. Sentralisasi
    5. Pemusatan
    Jawaban : a

    Desentralisasi : Penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (secara vertikal).

Bagian 29

1. Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah disebut ...
   1. Desentralisasi
   2. Dekonsentrasi
   3. Tugas pembantuan
   4. Sentralisasi
   5. Pemusatan
   Jawaban : b

   Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah.
2. Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pernyataan tersebut merupakan asas ...
   1. Legalitas
   2. Lex superior derogat legi inferior
   3. Azas non retroaktif
   4. Lex spesialis derogat lex generalis
   5. Lex posteriori derogat legi priori
   Jawaban : c

   Jenis-jenis asas :

   • Azas legalitas : S uatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
   • Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
   • Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
   • Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
   • Lex Superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.
3. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada. Pernyataan tersebut merupakan asas ...
   1. Legalitas
   2. Lex superior derogat legi inferior
   3. Azas non retroaktif
   4. Lex spesialis derogat lex generalis
   5. Lex posteriori derogat legi priori
   Jawaban : a

   Jenis-jenis asas :

   • Azas legalitas : S uatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
   • Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
   • Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
   • Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
   • Lex Superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.
4. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya. Pernyataan tersebut merupakan asas ...
   1. Legalitas
   2. Lex superior derogat legi inferior
   3. Azas non retroaktif
   4. Lex spesialis derogat lex generalis
   5. Lex posteriori derogat legi priori
   Jawaban : b

   Jenis-jenis asas :

   • Azas legalitas : S uatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
   • Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
   • Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
   • Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
   • Lex Superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.
5. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama. Pernyataan tersebut merupakan asas ...
   1. Legalitas
   2. Lex superior derogat legi inferior
   3. Azas non retroaktif
   4. Lex spesialis derogat lex generalis
   5. Lex posteriori derogat legi priori
   Jawaban : e

   Jenis-jenis asas :

   • Azas legalitas : S uatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
   • Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
   • Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
   • Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
   • Lex Superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.
6. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Pernyataan tersebut merupakan asas ...
   1. Legalitas
   2. Lex superior derogat legi inferior
   3. Azas non retroaktif
   4. Lex spesialis derogat lex generalis
   5. Lex posteriori derogat legi priori
   Jawaban : d

   Jenis-jenis asas :

   • Azas legalitas : S uatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada.
   • Azas non retroaktif : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
   • Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
   • Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
   • Lex Superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.
7. Asas Ius Sanguinis menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan ...
   1. Tempat kelahiran
   2. Keturunan
   3. Waktu Lahir
   4. Proses kelahiran
   5. Keinginan
   Jawaban : b

   Asas Kewarganegaraan:

   • Ius Sanguinis : menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan atas keturunan / pertalian darah.
   • Ius Soli : menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat / negara kelahirannya.
8. Asas Ius Soli menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan ...
   1. Tempat kelahiran
   2. Keturunan
   3. Waktu Lahir
   4. Proses kelahiran
   5. Keinginan
   Jawaban : a

   Asas Kewarganegaraan:

   • Ius Sanguinis : menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan atas keturunan / pertalian darah.
   • Ius Soli : menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat / negara kelahirannya.
9. Cultuurstelsel dalam bahasa Indonesia artinya ...
   1. Kerja keras
   2. Penjajahan
   3. Tanam paksa
   4. Perintah
   5. Pencabulan
   Jawaban : c

   Cultuurstelsel berarti cara atau sistem pertanian, di Indonesia lebih dikenai dengan tanam paksa.
10. ASEAN didirikan pada tanggal ...
    1. 18 Agustus 1945
    2. 28 Mei 1950
    3. 8 Agustus 1967
    4. 8 September 1983
    5. 18 Desember 1988
    Jawaban : c

    Didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967, oleh 5 Negara : Indonesia (Adam Malik), Malaysia (Tum Abdul Razak), Filiphina (N - Ramos), Singapura (Rajaratnam), Thailand (Thanar Khoman).

Bagian 30

1. Perwakilan dari Indonesia dalam Deklarasi Bangkok adalah ...
   1. Adam Malik
   2. Soekarno
   3. Moh Hatta
   4. Moh Yamin
   5. Natsir
   Jawaban : a

   Didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967, oleh 5 Negara : Indonesia (Adam Malik), Malaysia (Tum Abdul Razak), Filiphina (N - Ramos), Singapura (Rajaratnam), Thailand (Thanar Khoman).
2. Perwakilan dari Singapura dalam Deklarasi Bangkok adalah ...
   1. N - Ramos
   2. Rajaratnam
   3. Thanar Khoman
   4. Tum Abdul Razak
   5. Philips Alexander
   Jawaban : b

   Didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967, oleh 5 Negara : Indonesia (Adam Malik), Malaysia (Tum Abdul Razak), Filiphina (N - Ramos), Singapura (Rajaratnam), Thailand (Thanar Khoman).
3. Empat puluh lima butir nilai yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila diatur dalam ...
   1. TAP MPR No.I/MPR/1978
   2. TAP MPR No.II/MPR/1978
   3. TAP MPR No.III/MPR/1978
   4. TAP MPR No.IV/MPR/1978
   5. TAP MPR No.V/MPR/1978
   Jawaban : b

   Empat puluh lima butir nilai yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila diatur dalam KETETAPAN NO.II/MPR/1978 TANGGAL 22 MARET 1978.
4. Eka Prasetya Pancakarsa merupakan istilah dari ...
   1. Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengamalan Pancasila
   2. Persatuan Bangsa
   3. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
   4. Pengamalan Nilai-Nilai UUD
   5. Penerapan Pancasila dalam Kehidupan
   Jawaban : c

   Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (disingkat P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978.
5. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan sila ke ... Pancasila.
   1. Pertama
   2. Kedua
   3. Ketiga
   4. Keempat
   5. Kelima
   Jawaban : a

   Cukup jelas. Sesuai dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998.
6. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan sila ke ... Pancasila.
   1. Pertama
   2. Kedua
   3. Ketiga
   4. Keempat
   5. Kelima
   Jawaban : b

   Cukup jelas. Sesuai dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998.
7. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan pengamalan sila ke ... Pancasila.
   1. Pertama
   2. Kedua
   3. Ketiga
   4. Keempat
   5. Kelima
   Jawaban : c

   Cukup jelas. Sesuai dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998.
8. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama merupakan pengamalan sila ke ... Pancasila.
   1. Pertama
   2. Kedua
   3. Ketiga
   4. Keempat
   5. Kelima
   Jawaban : d

   Cukup jelas. Sesuai dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998.
9. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan pengamalan sila ke ... Pancasila.
   1. Pertama
   2. Kedua
   3. Ketiga
   4. Keempat
   5. Kelima
   Jawaban : e

   Cukup jelas. Sesuai dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998.
10. Berikut ini yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila adalah ...
    1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
    2. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
    3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain
    4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
    5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
    Jawaban : c

    Cukup jelas. Sesuai dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998.

Bagian 31

1. Berikut ini yang merupakan pengamalan sila kedua Pancasila adalah ...
   1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
   2. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
   3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain
   4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
   5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
   Jawaban : a

   Cukup jelas. Sesuai dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998.
2. Berikut ini yang merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila adalah ...
   1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
   2. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
   3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain
   4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
   5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
   Jawaban : d

   Cukup jelas. Sesuai dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998.
3. Berikut ini yang merupakan pengamalan sila keempat Pancasila adalah ...
   1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
   2. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
   3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain
   4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
   5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
   Jawaban : e

   Cukup jelas. Sesuai dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998.
4. Berikut ini yang merupakan pengamalan sila kelima Pancasila adalah ...
   1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
   2. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
   3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain
   4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
   5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
   Jawaban : b

   Cukup jelas. Sesuai dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998.
5. Istilah Pancasila diambil dari Kitab Negarakertagama yang ditulis oleh ...
   1. Mulawarman
   2. Hayam Wuruk
   3. Mahapatih Gajah Mada
   4. Mpu Tantular
   5. Mpu Prapanca
   Jawaban : e

   Istilah Pancasila berasal dari kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca dari Kerajaan Majapahit.
6. Secara harfiah, Pancasila berarti ...
   1. Peraturan tingkah laku
   2. Dasar yang memiliki lima unsur
   3. Lima panduan hidup
   4. Lima dasar penting
   5. Pembagian lima aturan penting
   Jawaban : b

   Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti lima, sedangkan Syila berarti dasar/sendi.
7. Panitia Sembilan beranggotakan 9 orang yang terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan Nasionalis dan golongan Islam. Berikut ini yang bukan merupakan golongan Nasionalis adalah ...
   1. Moh. Hatta
   2. Ahmad Soebardjo
   3. Muhammad Yamin
   4. Abikusno Tjokrosuyoso
   5. A.A. Maramis
   Jawaban : d

   Anggota Panitia Sembilan:

   1. Soekarno (KETUA)
   2. Moh. Hatta (NASIONALIS)
   3. Ahmad Soebardjo (NASIONALIS)
   4. Muhammad Yamin (NASIONALIS)
   5. A. A. Maramis (NASIONALIS)
   6. H. Agoes Salim (ISLAM)
   7. KH A. Wachid Hasyim (ISLAM)
   8. Abikusno Tjokrosuyoso (ISLAM)
   9. Abdoel Kahar Moezakkir (ISLAM)
8. Panitia Sembilan beranggotakan 9 orang yang terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan Nasionalis dan golongan Islam. Berikut ini yang bukan merupakan golongan Islam adalah ...
   1. H. Agoes Salim
   2. Muhammad Yamin
   3. KH A. Wachid Hasyim
   4. Abikusno Tjokrosuyoso
   5. Abdoel Kahar Moezakkir
   Jawaban : b

   Anggota Panitia Sembilan:

   1. Soekarno (KETUA)
   2. Moh. Hatta (NASIONALIS)
   3. Ahmad Soebardjo (NASIONALIS)
   4. Muhammad Yamin (NASIONALIS)
   5. A. A. Maramis (NASIONALIS)
   6. H. Agoes Salim (ISLAM)
   7. KH A. Wachid Hasyim (ISLAM)
   8. Abikusno Tjokrosuyoso (ISLAM)
   9. Abdoel Kahar Moezakkir (ISLAM)
9. Panitia Sembilan beranggotakan 9 orang yang terbagi menjadi 2 golongan, yaitu ...
   1. Golongan Nasionalis dan Golongan Demokratis
   2. Golongan Pemerintah dan Golongan Rakyat
   3. Golongan Nasionalis dan Golongan Islam
   4. Golongan Politik dan Golongan Non Politik
   5. Golongan Pribumi dan Golongan Non Pribumi
   Jawaban : c

   Anggota Panitia Sembilan:

   1. Soekarno (KETUA)
   2. Moh. Hatta (NASIONALIS)
   3. Ahmad Soebardjo (NASIONALIS)
   4. Muhammad Yamin (NASIONALIS)
   5. A. A. Maramis (NASIONALIS)
   6. H. Agoes Salim (ISLAM)
   7. KH A. Wachid Hasyim (ISLAM)
   8. Abikusno Tjokrosuyoso (ISLAM)
   9. Abdoel Kahar Moezakkir (ISLAM)
10. Dibawah ini yang bukan merupakan bagian dari Ma-Limo adalah ...
    1. malas
    2. madon
    3. minum
    4. main
    5. maling
    Jawaban : a

    Ma-Limo merupakan aturan berupa lima butir larangan di tanah Jawa sejak zaman Kerajaan Singasari, yaitu : madat ( menghisap candu ), madon ( melacur atau bermain perempuan ), minum ( mabuk minuman keras ), main ( berjudi ), maling ( mencuri ).

Bagian 32

1. Salah satu aturan larangan dari Ma-Limo adalah madon yang artinya ...
   1. membunuh
   2. mabuk
   3. berjudi
   4. melacur
   5. mencuri
   Jawaban : d

   Ma-Limo merupakan aturan berupa lima butir larangan di tanah Jawa sejak zaman Kerajaan Singasari, yaitu : madat ( menghisap candu ), madon ( melacur atau bermain perempuan ), minum ( mabuk minuman keras ), main ( berjudi ), maling ( mencuri ).
2. Causa ... berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.
   1. Materialis
   2. Formalis
   3. Praksis
   4. Efisien
   5. Finalis
   Jawaban : a

   Asal mula Pancasila dasar filsafat negara dibedakan:

   1. Causa Materialis (asal mula bahan) : berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.
   2. Causa Formalis (asal mula bentuk) : bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya seperti yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan.
   3. Causa Efisien (asal mula karya) : asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya.
   4. Causa Finalis (asal mula tujuan) : tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada causa finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan.
3. Causa ... merupakan bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya seperti yang terdapat pada pembukaan UUD 1945.
   1. Materialis
   2. Formalis
   3. Praksis
   4. Efisien
   5. Finalis
   Jawaban : b

   Asal mula Pancasila dasar filsafat negara dibedakan:

   1. Causa Materialis (asal mula bahan) : berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.
   2. Causa Formalis (asal mula bentuk) : bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya seperti yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan.
   3. Causa Efisien (asal mula karya) : asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya.
   4. Causa Finalis (asal mula tujuan) : tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada causa finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan.
4. Causa ... merupakan tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara.
   1. Materialis
   2. Formalis
   3. Praksis
   4. Efisien
   5. Finalis
   Jawaban : e

   Asal mula Pancasila dasar filsafat negara dibedakan:

   1. Causa Materialis (asal mula bahan) : berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.
   2. Causa Formalis (asal mula bentuk) : bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya seperti yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan.
   3. Causa Efisien (asal mula karya) : asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya.
   4. Causa Finalis (asal mula tujuan) : tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada causa finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan.
5. Causa ... merupakan asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara.
   1. Materialis
   2. Formalis
   3. Praksis
   4. Efisien
   5. Finalis
   Jawaban : d

   Asal mula Pancasila dasar filsafat negara dibedakan:

   1. Causa Materialis (asal mula bahan) : berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.
   2. Causa Formalis (asal mula bentuk) : bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya seperti yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan.
   3. Causa Efisien (asal mula karya) : asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya.
   4. Causa Finalis (asal mula tujuan) : tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada causa finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan.
6. Dibawah ini yang bukan merupakan causa Pancasila adalah ...
   1. Materialis
   2. Formalis
   3. Instrumental
   4. Efisien
   5. Finalis
   Jawaban : c

   Asal mula Pancasila dasar filsafat negara dibedakan:

   1. Causa Materialis (asal mula bahan) : berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.
   2. Causa Formalis (asal mula bentuk) : bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya seperti yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan.
   3. Causa Efisien (asal mula karya) : asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya.
   4. Causa Finalis (asal mula tujuan) : tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada causa finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan.
7. Pancasila sudah menjiwai dalam tubuh manusia secara kodrati. Pernyataan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai filsafat dalam aspek ...
   1. Praksis
   2. Ontologis
   3. Aksiologis
   4. Epistemologis
   5. Realitas
   Jawaban : b

   Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

   • Dasar Ontologis : Pancasila sudah menjiwai dalam tubuh manusia secara kodrati
   • Dasar Epistemologis : Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa
   • Dasar Aksiologis : Pancasila merupakan satu kesatuan nilai.
8. Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa. Pernyataan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai filsafat dalam aspek ...
   1. Praksis
   2. Ontologis
   3. Aksiologis
   4. Epistemologis
   5. Realitas
   Jawaban : d

   Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

   • Dasar Ontologis : Pancasila sudah menjiwai dalam tubuh manusia secara kodrati
   • Dasar Epistemologis : Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa
   • Dasar Aksiologis : Pancasila merupakan satu kesatuan nilai.
9. Pancasila merupakan satu kesatuan nilai. Pernyataan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai filsafat dalam aspek ...
   1. Praksis
   2. Ontologis
   3. Aksiologis
   4. Epistemologis
   5. Realitas
   Jawaban : c

   Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

   • Dasar Ontologis : Pancasila sudah menjiwai dalam tubuh manusia secara kodrati
   • Dasar Epistemologis : Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa
   • Dasar Aksiologis : Pancasila merupakan satu kesatuan nilai.
10. Susunan sila Pancasila bersifat organis yang artinya ...
    1. Tidak dapat berdiri sendiri
    2. Susunan yang paling tepat
    3. Dapat dirubah sesuai dengan keadaan
    4. Tidak dapat diubah lagi
    5. Bersifat tetap
    Jawaban : a

    Sususan sila Pancasila :

    • Organis : Tidak dapat berdiri sendiri/ merupakan satu kesatuan
    • Saling mengisi dan mengkualifikasi : pada setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya
    • Hierarkis Piramidal : Urutan sila menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Sila 1 menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 dijiwai sila 1 dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. begitu seterusnya hingga sila kelima.

Bagian 33

1. Salah satu susunan sila Pancasila adalah hierarkis piramidal, contohnya ...
   1. Sila 1 merupakan sila terpenting
   2. Sila 1 menjiwai semua sila lainnya
   3. Sila 1 dijiwai sila lainnya
   4. Sila 1 diwarisi oleh sila lainnya
   5. Sila 1 ditentukan oleh sila lainnya
   Jawaban : b

   Sususan sila Pancasila :

   • Organis : Tidak dapat berdiri sendiri/ merupakan satu kesatuan
   • Saling mengisi dan mengkualifikasi : pada setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya
   • Hierarkis Piramidal : Urutan sila menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Sila 1 menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 dijiwai sila 1 dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. begitu seterusnya hingga sila kelima.
2. Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila - sila lainnya, maka setiap sila akan membentuk pahamnya sendiri. Bila hal tersebut terjadi, maka paham yang akan terbentuk dengan sila pertama adalah ...
   1. KOSMOPOLITANISME
   2. DEMOKRASI LIBERAL
   3. THEOKRASI ABSOLUT
   4. KOMUNISME/SOSIALISME ATHEIS
   5. CHAUVINISME
   Jawaban : c

   Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila - sila lainnya ...

   • Sila 1 saja : THEOKRASI ABSOLUT
   • Sila 2 saja : KOSMOPOLITANISME
   • Sila 3 saja : CHAUVINISME
   • Sila 4 saja : DEMOKRASI LIBERAL
   • Sila 5 saja : KOMUNISME/SOSIALISME ATHEIS
3. Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila - sila lainnya, maka setiap sila akan membentuk pahamnya sendiri. Bila hal tersebut terjadi, maka paham yang akan terbentuk dengan sila kedua adalah ...
   1. KOSMOPOLITANISME
   2. DEMOKRASI LIBERAL
   3. THEOKRASI ABSOLUT
   4. KOMUNISME/SOSIALISME ATHEIS
   5. CHAUVINISME
   Jawaban : a

   Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila - sila lainnya ...

   • Sila 1 saja : THEOKRASI ABSOLUT
   • Sila 2 saja : KOSMOPOLITANISME
   • Sila 3 saja : CHAUVINISME
   • Sila 4 saja : DEMOKRASI LIBERAL
   • Sila 5 saja : KOMUNISME/SOSIALISME ATHEIS
4. Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila - sila lainnya, maka setiap sila akan membentuk pahamnya sendiri. Bila hal tersebut terjadi, maka paham yang akan terbentuk dengan sila ketiga adalah ...
   1. KOSMOPOLITANISME
   2. DEMOKRASI LIBERAL
   3. THEOKRASI ABSOLUT
   4. KOMUNISME/SOSIALISME ATHEIS
   5. CHAUVINISME
   Jawaban : e

   Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila - sila lainnya ...

   • Sila 1 saja : THEOKRASI ABSOLUT
   • Sila 2 saja : KOSMOPOLITANISME
   • Sila 3 saja : CHAUVINISME
   • Sila 4 saja : DEMOKRASI LIBERAL
   • Sila 5 saja : KOMUNISME/SOSIALISME ATHEIS
5. Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila - sila lainnya, maka setiap sila akan membentuk pahamnya sendiri. Bila hal tersebut terjadi, maka paham yang akan terbentuk dengan sila keempat adalah ...
   1. KOSMOPOLITANISME
   2. DEMOKRASI LIBERAL
   3. THEOKRASI ABSOLUT
   4. KOMUNISME/SOSIALISME ATHEIS
   5. CHAUVINISME
   Jawaban : b

   Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila - sila lainnya ...

   • Sila 1 saja : THEOKRASI ABSOLUT
   • Sila 2 saja : KOSMOPOLITANISME
   • Sila 3 saja : CHAUVINISME
   • Sila 4 saja : DEMOKRASI LIBERAL
   • Sila 5 saja : KOMUNISME/SOSIALISME ATHEIS
6. Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila - sila lainnya, maka setiap sila akan membentuk pahamnya sendiri. Bila hal tersebut terjadi, maka paham yang akan terbentuk dengan sila kelima adalah ...
   1. KOSMOPOLITANISME
   2. DEMOKRASI LIBERAL
   3. THEOKRASI ABSOLUT
   4. KOMUNISME/SOSIALISME ATHEIS
   5. CHAUVINISME
   Jawaban : d

   Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila - sila lainnya ...

   • Sila 1 saja : THEOKRASI ABSOLUT
   • Sila 2 saja : KOSMOPOLITANISME
   • Sila 3 saja : CHAUVINISME
   • Sila 4 saja : DEMOKRASI LIBERAL
   • Sila 5 saja : KOMUNISME/SOSIALISME ATHEIS
7. UUD 1945 diamandemen keempat kalinya pada tanggal ...
   1. 18 Agustus 2002
   2. 10 Agustus 2002
   3. 8 Agustus 2001
   4. 18 Agustus 2001
   5. 8 Agustus 2000
   Jawaban : b

   UUD 1945 sudah diamandemen 4 kali, yaitu:

   • Amandemen I (19 Oktober 1999)
   • Amandemen II (18 Agustus 2000)
   • Amandemen III (9 November 2001)
   • Amandemen IV (10 Agustus 2002)
8. UUD 1945 diamandemen ketiga kalinya pada tanggal ...
   1. 9 November 2001
   2. 9 November 2000
   3. 9 November 1999
   4. 9 November 1998
   5. 19 November 1998
   Jawaban : a

   UUD 1945 sudah diamandemen 4 kali, yaitu:

   • Amandemen I (19 Oktober 1999)
   • Amandemen II (18 Agustus 2000)
   • Amandemen III (9 November 2001)
   • Amandemen IV (10 Agustus 2002)
9. UUD 1945 diamandemen kedua kalinya pada tanggal ...
   1. 8 Agustus 1998
   2. 18 Agustus 1998
   3. 8 Agustus 1999
   4. 18 Agustus 1999
   5. 18 Agustus 2000
   Jawaban : e

   UUD 1945 sudah diamandemen 4 kali, yaitu:

   • Amandemen I (19 Oktober 1999)
   • Amandemen II (18 Agustus 2000)
   • Amandemen III (9 November 2001)
   • Amandemen IV (10 Agustus 2002)
10. UUD 1945 diamandemen pertama kali pada tanggal ...
    1. 19 Oktober 1998
    2. 9 November 1998
    3. 19 Oktober 1999
    4. 9 November 2000
    5. 19 Ktober 2000
    Jawaban : c

    UUD 1945 sudah diamandemen 4 kali, yaitu:

    • Amandemen I (19 Oktober 1999)
    • Amandemen II (18 Agustus 2000)
    • Amandemen III (9 November 2001)
    • Amandemen IV (10 Agustus 2002)

Bagian 34

1. Pasal-pasal yang diamandemen pada amandemen pertama UUD 1945 adalah ...
   1. 3, 8, 9, 13, 14, 15, 17 ,20, 24
   2. 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17 ,20, 21
   3. 1, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17 ,20, 21
   4. 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17 ,20, 21, 24, 26
   5. 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17 ,20, 21, 24
   Jawaban : b

   Pasal-pasal yang diamandemen :

   • 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17 ,20, 21
   • 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
   • 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
   • 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, At. Peralihan, At. Tambahan, Bab IV dihapus
2. Pasal-pasal yang diamandemen pada amandemen kedua UUD 1945 adalah ...
   1. 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
   2. 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
   3. 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37
   4. 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17 ,20, 21
   5. 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17 ,20, 21
   Jawaban : a

   Pasal-pasal yang diamandemen :

   • 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17 ,20, 21
   • 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
   • 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
   • 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, At. Peralihan, At. Tambahan, Bab IV dihapus
3. Pasal-pasal yang diamandemen pada amandemen ketiga UUD 1945 adalah ...
   1. 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37
   2. 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33
   3. 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
   4. 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17 ,20, 21
   5. 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
   Jawaban : e

   Pasal-pasal yang diamandemen :

   • 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17 ,20, 21
   • 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
   • 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
   • 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, At. Peralihan, At. Tambahan, Bab IV dihapus
4. Pasal-pasal yang diamandemen pada amandemen keempat UUD 1945 adalah ...
   1. 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17 ,20, 21, At. Peralihan, At. Tambahan, Bab IV dihapus
   2. 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36, At. Peralihan, At. Tambahan, Bab IV dihapus
   3. 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, At. Peralihan, At. Tambahan, Bab IV dihapus
   4. 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24, At. Peralihan, At. Tambahan, Bab IV dihapus
   5. 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24, 27, At. Peralihan, At. Tambahan, Bab IV dihapus
   Jawaban : c

   Pasal-pasal yang diamandemen :

   • 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17 ,20, 21
   • 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
   • 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
   • 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, At. Peralihan, At. Tambahan, Bab IV dihapus
5. Dibawah ini merupakan pasal-pasal yang belum diamandemen sejak pertama kalinya, yaitu ...
   1. 4, 10, 12, 29, 35, 37
   2. 4, 10, 12, 29, 35
   3. 2, 4, 10, 12, 29, 35
   4. 3, 4, 10, 12, 29, 35
   5. 1, 4, 10, 12, 29, 35
   Jawaban : b

   Pasal-pasal yang belum pernah diamandemen, yaitu 4, 10, 12, 29, 35.
6. Garis besar batang tubuh/pasal-pasal UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu ...
   1. hal bentuk negara, kedaulatan negara, dan warga negara
   2. hal bentuk negara, lembaga negara, dan warga negara
   3. hal kedaulatan negara, lembaga negara, dan tujuan negara
   4. hal bentuk negara, tujuan negara, dan warga negara
   5. hal tujuan negara, harapan negara, dan cita-cita negara
   Jawaban : b

   Tiga garis besar batang tubuh/pasal-pasal UUD 1945, yaitu : hal bentuk negara, hal lembaga negara, dan hal warga negara.
7. Bab I UUD 1945 menjelaskan tentang ...
   1. Kekuasaan Pemerintahan
   2. Bentuk Negara
   3. Kementerian Negara
   4. Pemerintah Daerah
   5. Kekuasaan Kehakiman
   Jawaban : b

   BAB-BAB dalam UUD 1945 :

   • Bab I : Bentuk dan Kedaulatan
   • Bab II : MPR
   • Bab III : Kekuasaan Pemerintahan Negara
   • Bab IV : Dewan Pertimbangan Agung
   • Bab V : Kementerian Negara
   • Bab VI : Pemerintah Daerah
   • Bab VII : DPR
   • Bab VII A: DPD
   • Bab VII B: Pemilihan Umum
   • Bab VIII : Hal Keuangan
   • Bab VIIIA : BPK
   • Bab IX : Kekuasaan Kehakiman
   • Bab IXA : Wilayah Negara
   • Bab X : Warga Negara dan Penduduk
   • Bab XA : Hak Asasi Manusia
   • Bab XI : Agama
   • Bab XII : Pertahanan Negara dan Keamanan Negara
   • Bab XIII : Pendidikan dan Kebudayaan
   • Bab XIV : Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
   • Bab XV : Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
   • Bab XVI : Perubahan UUD
8. Bab III UUD 1945 menjelaskan tentang ...
   1. Kekuasaan Pemerintahan Negara
   2. Dewan Pertimbangan Agung
   3. MPR
   4. DPR
   5. DPD
   Jawaban : a

   BAB-BAB dalam UUD 1945 :

   • Bab I : Bentuk dan Kedaulatan
   • Bab II : MPR
   • Bab III : Kekuasaan Pemerintahan Negara
   • Bab IV : Dewan Pertimbangan Agung
   • Bab V : Kementerian Negara
   • Bab VI : Pemerintah Daerah
   • Bab VII : DPR
   • Bab VII A: DPD
   • Bab VII B: Pemilihan Umum
   • Bab VIII : Hal Keuangan
   • Bab VIIIA : BPK
   • Bab IX : Kekuasaan Kehakiman
   • Bab IXA : Wilayah Negara
   • Bab X : Warga Negara dan Penduduk
   • Bab XA : Hak Asasi Manusia
   • Bab XI : Agama
   • Bab XII : Pertahanan Negara dan Keamanan Negara
   • Bab XIII : Pendidikan dan Kebudayaan
   • Bab XIV : Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
   • Bab XV : Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
   • Bab XVI : Perubahan UUD
9. Bab V UUD 1945 menjelaskan tentang ...
   1. Dewan Pertimbangan Agung
   2. Kementerian Negara
   3. Kekuasaan Pemerintahan Negara
   4. Warga Negara dan Penduduk
   5. Agama
   Jawaban : b

   BAB-BAB dalam UUD 1945 :

   • Bab I : Bentuk dan Kedaulatan
   • Bab II : MPR
   • Bab III : Kekuasaan Pemerintahan Negara
   • Bab IV : Dewan Pertimbangan Agung
   • Bab V : Kementerian Negara
   • Bab VI : Pemerintah Daerah
   • Bab VII : DPR
   • Bab VII A: DPD
   • Bab VII B: Pemilihan Umum
   • Bab VIII : Hal Keuangan
   • Bab VIIIA : BPK
   • Bab IX : Kekuasaan Kehakiman
   • Bab IXA : Wilayah Negara
   • Bab X : Warga Negara dan Penduduk
   • Bab XA : Hak Asasi Manusia
   • Bab XI : Agama
   • Bab XII : Pertahanan Negara dan Keamanan Negara
   • Bab XIII : Pendidikan dan Kebudayaan
   • Bab XIV : Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
   • Bab XV : Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
   • Bab XVI : Perubahan UUD
10. Bab VII UUD 1945 menjelaskan tentang ...
    1. MPR
    2. DPA
    3. DPR
    4. DPD
    5. BPK
    Jawaban : c

    BAB-BAB dalam UUD 1945 :

    • Bab I : Bentuk dan Kedaulatan
    • Bab II : MPR
    • Bab III : Kekuasaan Pemerintahan Negara
    • Bab IV : Dewan Pertimbangan Agung
    • Bab V : Kementerian Negara
    • Bab VI : Pemerintah Daerah
    • Bab VII : DPR
    • Bab VII A: DPD
    • Bab VII B: Pemilihan Umum
    • Bab VIII : Hal Keuangan
    • Bab VIIIA : BPK
    • Bab IX : Kekuasaan Kehakiman
    • Bab IXA : Wilayah Negara
    • Bab X : Warga Negara dan Penduduk
    • Bab XA : Hak Asasi Manusia
    • Bab XI : Agama
    • Bab XII : Pertahanan Negara dan Keamanan Negara
    • Bab XIII : Pendidikan dan Kebudayaan
    • Bab XIV : Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
    • Bab XV : Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
    • Bab XVI : Perubahan UUD

Bagian 35

1. Bab IX UUD 1945 menjelaskan tentang ...
   1. Hak Asasi Manusia
   2. Agama
   3. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
   4. Pemerintah Daerah
   5. Kekuasaan Kehakiman
   Jawaban : e

   BAB-BAB dalam UUD 1945 :

   • Bab I : Bentuk dan Kedaulatan
   • Bab II : MPR
   • Bab III : Kekuasaan Pemerintahan Negara
   • Bab IV : Dewan Pertimbangan Agung
   • Bab V : Kementerian Negara
   • Bab VI : Pemerintah Daerah
   • Bab VII : DPR
   • Bab VII A: DPD
   • Bab VII B: Pemilihan Umum
   • Bab VIII : Hal Keuangan
   • Bab VIIIA : BPK
   • Bab IX : Kekuasaan Kehakiman
   • Bab IXA : Wilayah Negara
   • Bab X : Warga Negara dan Penduduk
   • Bab XA : Hak Asasi Manusia
   • Bab XI : Agama
   • Bab XII : Pertahanan Negara dan Keamanan Negara
   • Bab XIII : Pendidikan dan Kebudayaan
   • Bab XIV : Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
   • Bab XV : Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
   • Bab XVI : Perubahan UUD
2. Bab XI UUD 1945 menjelaskan tentang ...
   1. Pertahanan Negara dan Keamanan Negara
   2. Agama
   3. Hak Asasi Manusia
   4. Pendidikan dan Kebudayaan
   5. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
   Jawaban : b

   BAB-BAB dalam UUD 1945 :

   • Bab I : Bentuk dan Kedaulatan
   • Bab II : MPR
   • Bab III : Kekuasaan Pemerintahan Negara
   • Bab IV : Dewan Pertimbangan Agung
   • Bab V : Kementerian Negara
   • Bab VI : Pemerintah Daerah
   • Bab VII : DPR
   • Bab VII A: DPD
   • Bab VII B: Pemilihan Umum
   • Bab VIII : Hal Keuangan
   • Bab VIIIA : BPK
   • Bab IX : Kekuasaan Kehakiman
   • Bab IXA : Wilayah Negara
   • Bab X : Warga Negara dan Penduduk
   • Bab XA : Hak Asasi Manusia
   • Bab XI : Agama
   • Bab XII : Pertahanan Negara dan Keamanan Negara
   • Bab XIII : Pendidikan dan Kebudayaan
   • Bab XIV : Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
   • Bab XV : Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
   • Bab XVI : Perubahan UUD
3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum didalam UUD 1945 pada ...
   1. Pasal 1 ayat (1)
   2. Pasal 1 ayat (2)
   3. Pasal 1 ayat (3)
   4. Pasal 2 ayat (1)
   5. Pasal 2 ayat (2)
   Jawaban : d

   Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : Negara Indonesia adalah negara hukum.
4. Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat (1), Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk ...
   1. Monarki
   2. Serikat
   3. Republik
   4. Trustee
   5. Koloni
   Jawaban : c

   Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
5. Bentuk negara yang merupakan wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB adalah ...
   1. Trustee
   2. Koloni
   3. Dominion
   4. Kesatuan
   5. Serikat
   Jawaban : a

   Trustee adalah wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang. Pemerintahan di daerah trustee melibatkan Dewan Perwalian PBB dengan tujuan untuk mempertinggi kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan rakyat di daerah tersebut menuju ke arah pemerintah sendiri. Hal ini selaras dengan hak menentuan nasib sendiri.
6. Negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat disebut negara ...
   1. Koloni
   2. Protektorat
   3. Dominion
   4. Trustee
   5. Kesatuan
   Jawaban : b

   Protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Umumnya, negara yang dilindungi tidak dianggap berdaulat dan tidak merdeka. Hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan pada negara pelindungnya.
7. Negara yang awalnya adalah jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I yang kemudian diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa adalah negara ...
   1. Federasi
   2. Dominion
   3. Mandat
   4. Koloni
   5. Kesatuan
   Jawaban : c

   Negara mandat merupakan sebuah negara yang awalnya adalah jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I yang kemudian diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini telah ditentukan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contohnya, Kamerun merupakan negara bekas jajahan Jerman menjadi mandat Prancis.
8. Negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan mempunyai satu buah pemerintah federasi yang mana bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara tersebut adalah negara ...
   1. Federasi
   2. Dominion
   3. Koloni
   4. Trustee
   5. Mandat
   Jawaban : a

   Pengertian dari negara serikat adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan mempunyai satu buah pemerintah federasi yang mana bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara tersebut. Keseluruhan dari negara bagian tersebut diatur dengan peraturan yang mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Hal ini dapat diartikan juga bahwa setiap negara bagian mempunyai pemerintah dan konstitusi sendiri. Meski demikian yang menjalankan hubungan internasional dengan pihak luar negeri tetaplah menjadi kewenangan negara federal.
9. Negara ... merupakan suatu daerah yang tidak diperintah oleh pemerintah dari bangsa tersebut, tetapi diperintah oleh bangsa lain, dan seluruh urusan pemerintahan diatur negara yang menjajah.
   1. Trustee
   2. Mandat
   3. Protektorat
   4. Koloni
   5. Dominion
   Jawaban : d

   Negara Koloni / Negara Jajahan adalah suatu daerah yang tidak diperintah oleh pemerintah dari bangsa tersebut, tetapi diperintah oleh bangsa lain, dan seluruh urusan pemerintahan diatur negara yang menjajah. atau negara koloni juga disebut sebagai suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Jadi, daerah atau negara koloni tidak memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri karena nasibnya ditentukan oleh pemerintah negara yang menjajahnya. Contohnya, Indonesia pernah menjadi koloni (negara jajahan) Belanda selama kurang lebih dari 350 tahun.
10. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya ... dalam lima tahun di ibu kota negara.
    1. 1 kali
    2. 2 kali
    3. 3 kali
    4. 4 kali
    5. 5 kali
    Jawaban : a

    Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 : Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.

Bagian 36

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari ...
   1. DPR dan DPD
   2. DPR dan DPRD
   3. DPRD dan DPD
   4. MA dan MK
   5. KY dan MA
   Jawaban : a

   Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
2. Siapakah yang berwenang menetapkan dan mengubah UUD ?
   1. DPR
   2. MPR
   3. Presiden
   4. MK
   5. MA
   Jawaban : b

   Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 : Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang- undang Dasar.
3. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu ... hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
   1. 7
   2. 30
   3. 60
   4. 90
   5. 100
   Jawaban : c

   Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 : Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
4. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan sementara akan dilakukan oleh ...
   1. MPR
   2. DPR
   3. Semua Menteri
   4. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan
   5. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perekonomian
   Jawaban : d

   Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
5. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Hal tersebut tencantum dalam UUD 1945 pada ...
   1. Pasal 9
   2. Pasal 10
   3. Pasal 12
   4. Pasal 14
   5. Pasal 15
   Jawaban : b

   Pasal 10 UUD 1945 : Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
6. Untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, Presiden membutuhkan persetujuan ...
   1. MPR
   2. Wakil Presiden
   3. MA
   4. MK
   5. DPR
   Jawaban : e

   Pasal 11 UUD 1945 : Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
7. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan ...
   1. MPR
   2. MA
   3. DPR
   4. MK
   5. KY
   Jawaban : c

   Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 : Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ...
   1. MK
   2. MA
   3. DPR
   4. KY
   5. MPR
   Jawaban : b

   Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 : Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah agung.
9. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan ...
   1. MPR
   2. KY
   3. MK
   4. DPR
   5. MA
   Jawaban : d

   Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 : Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Dewan Pertimbangan Agung (BAB IV) dihapus dari UUD 1945 pada amandemen ...
    1. I
    2. II
    3. III
    4. IV
    5. IV
    Jawaban : d

    Dewan Pertimbangan Agung (BAB IV) dihapus dari UUD 1945 pada amandemen keempat.

Bagian 37

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Hal tersebut tercantum didalam UUD 1945 pada pasal ...
   1. 15 ayat (1)
   2. 16 ayat (1)
   3. 17 ayat (1)
   4. 18 ayat (1)
   5. 19 ayat (1)
   Jawaban : d

   Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 : Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya ... dalam setahun.
   1. 1 kali
   2. 2 kali
   3. 3 kali
   4. 4 kali
   5. 5 kali
   Jawaban : a

   Pasal 19 ayat (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
3. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu ... hari semenjak rancangan undang- undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang- undang dan wajib diundangkan.
   1. 7
   2. 14
   3. 30
   4. 60
   5. 90
   Jawaban : c

   Pasal 20 ayat (5) : Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang- undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang- undang dan wajib diundangkan.
4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari ... jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
   1. setengah
   2. dua per tiga
   3. sepertiga
   4. seperempat
   5. tiga per empat
   Jawaban : c

   Pasal 22C UUD 1945 : Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya ... dalam setahun.
   1. 1 kali
   2. 2 kali
   3. 3 kali
   4. 4 kali
   5. 5 kali
   Jawaban : a

   Pasal 22C ayat (3) UUD 1945 : Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
6. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap ... tahun sekali.
   1. 1
   2. 2
   3. 3
   4. 4
   5. 5
   Jawaban : e

   Pasal 22E ayat (1) : Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
7. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah ...
   1. Ormas
   2. Partai Politik
   3. Perseorangan
   4. Perusahaan
   5. Organisasi Publik
   Jawaban : b

   Pasal 22E UUD 1945 ayat (3) : Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
8. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah ...
   1. Ormas
   2. Partai Politik
   3. Perseorangan
   4. Komunitas
   5. Kelompok Masyarakat
   Jawaban : c

   Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 : Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
9. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan ...
   1. MPR
   2. DPD
   3. Menteri
   4. MA
   5. MK
   Jawaban : b

   Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 : Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
10. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini tercantum di dalam UUD 1945 pada ...
    1. pasal 21
    2. pasal 21a
    3. pasal 22
    4. pasal 23
    5. pasal 23a
    Jawaban : e

    Pasal 23A UUD 1945 : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Bagian 38

1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan ... dan diresmikan oleh ....
   1. Menteri Keuangan, Presiden
   2. DPD, Presiden
   3. DPD, MPR
   4. DPD, DPR
   5. MPR, Presiden
   Jawaban : b

   Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 : Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada ...
   1. Presiden dan Menteri Keuangan
   2. Menteri Keuangan
   3. MPR dan DPR
   4. DPR, DPD, dan DPRD
   5. Menteri Keuangan, DPR, DPD, dan DPRD
   Jawaban : d

   Pasal 23E ayat (2) UUD 1945 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
3. Dibawah ini yang tidak dipilih dipilih langsung oleh rakyat adalah ...
   1. DPR
   2. BPK
   3. DPD
   4. DPRD
   5. Presiden
   Jawaban : b

   Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
4. Yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah ...
   1. Mahkamah Agung
   2. Mahkamah Konstitusi
   3. Komisi Yudisial
   4. Badan Pemeriksa Keuangan
   5. Presiden
   Jawaban : a

   Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*
5. Calon Hakim Agung diusulkan oleh ... kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
   1. DPRD
   2. Komisi Yudisial
   3. BPK
   4. MK
   5. MA
   Jawaban : b

   Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 : Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
6. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim merupakan wewenang dari ...
   1. DPR
   2. MPR
   3. Komisi Yudisial
   4. Presiden
   5. Mahkamah Konstitusi
   Jawaban : c

   Pasal 24B ayat (1) : Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
7. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh ...
   1. Presiden
   2. MPR
   3. DPR
   4. MA
   5. MK
   Jawaban : a

   Pasal 24B ayat (3) : Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum merupakan tugas dari ...
   1. Mahkamah Agung
   2. Mahkamah Konstitusi
   3. Komisi Yudisial
   4. DPR
   5. Pengadilan Negeri
   Jawaban : b

   Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
9. Mahkamah Konstitusi mempunyai ... orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden.
   1. 5
   2. 9
   3. 12
   4. 15
   5. 32
   Jawaban : b

   Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 : Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
10. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini tercantum didalam UUD 1945 pada pasal 28E ayat ...
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    5. 5
    Jawaban : c

    Pasal 28E :

    1. Ayat 1 : Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
    2. Ayat 2 : Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
    3. Ayat 3 : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Bagian 39

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pada pasal ...
   1. 30 ayat (3)
   2. 31 ayat (1)
   3. 31 ayat (3)
   4. 33 ayat (1)
   5. 33 ayat (3)
   Jawaban : b

   Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota ...
   1. 1/2, DPR
   2. 1/3, MPR
   3. 2/3 DPR
   4. 3/4 MPR
   5. 1/4 DPR
   Jawaban : b

   Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 : Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
   1. 1/3
   2. 1/2
   3. 2/3
   4. 1/4
   5. 3/4
   Jawaban : c

   Pasal 37 ayat (3) UUD 1945 : Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ... anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
   1. 1/2
   2. 1/3
   3. 2/3
   4. 3/4
   5. 50% + 1
   Jawaban : e

   Pasal 37 ayat (4) UUD 1945 : Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal ...
   1. 9 Agustus 1945
   2. 17 Agustus 1945
   3. 18 Agustus 1945
   4. 22 Agustus 1945
   5. 17 Agustus 1945
   Jawaban : c

   UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945.
6. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki ...
   1. 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan
   2. 19 bab, 27 pasal, 164 ayat, 1 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan
   3. 29 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan
   4. 29 bab, 27 pasal, 183 ayat, 2 pasal Aturan Peralihan, dan 3 pasal Aturan Tambahan
   5. 26 bab, 38 pasal, 151 ayat, 2 pasal Aturan Peralihan, dan 1 pasal Aturan Tambahan
   Jawaban : a

   Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.
7. Undang-Undang Dasar Serikat 1949 (UUD RIS 1949) berlaku pada periode ...
   1. 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
   2. 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
   3. 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
   4. 5 Juli 1959 - 1966
   5. 11 Maret 1966 - 21 Mei 1998
   Jawaban : b

   Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950). Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan.
8. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) berlaku pada periode ...
   1. 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
   2. 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
   3. 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
   4. 5 Juli 1959 - 1966
   5. 11 Maret 1966 - 21 Mei 1998
   Jawaban : c

   Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959). Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Beberapa aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan Indonesia.
9. Diberlakukannya kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 merupakan salah satu isi dari Dekret presiden pada tanggal ...
   1. 1 Maret 1959
   2. 1 Juni 1959
   3. 1 Juli 1959
   4. 5 Juli 1959
   5. 18 Agustus 1959
   Jawaban : d

   Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekret Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.
10. Isi sila pertama pada piagam Jakarta yang diganti adalah ...
    1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam
    2. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk - pemeluknya
    3. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah agama Islam bagi pemeluk - pemeluknya
    4. Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluk - pemeluknya
    5. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum - hukum Islam
    Jawaban : d

    Pada tanggal 18 Agustus 1945, dilakukanlah sidang PPKI pertama. Sidang ini sekaligus melakukan pengesahan UUD 1945 dimana istilah 'Mukaddimah' diubah menjadi 'pembukaan'. Kemudian, sila pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Alasan dilakukan perubahan ini adalah karena hal itu merupakan usulan dari masyarakat di Indonesia Timur agar menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta yaitu "…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya …" Mereka menganggap bahwa kalimat pada bagian tersebut tidak mengikat mereka, dan hanya menyangkut rakyat yang memeluk agama Islam. Dengan tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok UUD 1945, berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.

Bagian 40

1. PPKI diketuai oleh ...
   1. Ir. Soekarno
   2. Mr. Soepomo
   3. Dr. Radjiman Wideodiningrat
   4. Ahmad Soebardjo
   5. Mohammad Yamin
   Jawaban : a

   PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon.
2. Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang. Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah ... orang.
   1. 5
   2. 6
   3. 7
   4. 8
   5. 9
   Jawaban : b

   Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 orang.
3. Wakil ketua PPKI adalah ...
   1. Moh Yamin
   2. Soepomo
   3. Ahmad Soebardjo
   4. Moh Hatta
   5. Dr. Radjiman Wideodiningrat
   Jawaban : d

   Anggota PPKI berjumlah 21 orang, yang kemudian bertambah enam orang tanpa sepengetahuan Jepang. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta.
4. PPKI mengadakan sidang sebanyak ... kali.
   1. 1
   2. 2
   3. 3
   4. 4
   5. 5
   Jawaban : c

   PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945.
5. UUD 1945 disahkan oleh PPKI tanggal ...
   1. 1 Juni 1945
   2. 22 Juni 1945
   3. 7 Agustus 1945
   4. 17 Agustus 1945
   5. 18 Agustus 1945
   Jawaban : e

   UUD 1945 disahkan oleh PPKI menjadi dasar negara pada sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945.
6. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, selain menetapkan Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden, juga dilakukan ...
   1. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
   2. Pembentukan BKR ( Badan Keamanan Rakyat)
   3. Pembubaran panitia sembilan
   4. Pembentukan PNI
   5. Penetapan UUD 1945
   Jawaban : e

   Hasil Sidang Pertama PPKI 18 Agustus 1945 :

   • Pengesahan UUD 1945
   • Penetapan Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
   • Pembentukan Komite Nasional
7. SIdang kedua PPKI diadakan pada tanggal ...
   1. 17 Agustus 1945
   2. 18 Agustus 1945
   3. 19 Agustus 1945
   4. 21 Agustus 1945
   5. 22 Agustus 1945
   Jawaban : c

   PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945.
8. SIdang ketiga PPKI diadakan pada tanggal ...
   1. 17 Agustus 1945
   2. 18 Agustus 1945
   3. 19 Agustus 1945
   4. 20 Agustus 1945
   5. 22 Agustus 1945
   Jawaban : e

   PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945.
9. Penetapan 12 Kementerian Kabinet Dalam Lingkungan Pemerintahan merupakan hasil sidang ... PPKI.
   1. I
   2. II
   3. III
   4. IV
   5. V
   Jawaban : b

   Hasil Sidang PPKI Kedua Tanggal 19 Agustus 1945 : dibaginya wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, pembentukan Komite Nasional (daerah), dan menetapkan 12 Kementerian Kabinet Dalam Lingkungan Pemerintahan.
10. Dibawah ini yang merupakan hasil Sidang II PPKI adalah ...
    1. Pengesahan UUD 1945
    2. Dibaginya wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
    3. Pembentukan Komite Nasional
    4. Pembentukan PNI
    5. Penetapan Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden
    Jawaban : b

    Hasil Sidang PPKI Kedua Tanggal 19 Agustus 1945 : dibaginya wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, pembentukan Komite Nasional (daerah), dan menetapkan 12 Kementerian Kabinet Dalam Lingkungan Pemerintahan.

Bagian 41

Bagian 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40